“Pemerintah Aceh telah menggenjot laju pembangunan di berbagai bidang, di antaranya dengan membangun rumah layak huni dan pemasangan listrik gratis bagi rakyat kurang mampu”
——————
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengingatkan bahwa dukungan dunia usaha melalui dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dibutuhkan dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan sosial yang sedang dijalankan Pemerintah Aceh.
Dengan tanggungjawab sosial ini, kata Nova, saat penandatanganan MoU TJSLP atau CSR di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu (23/10/2019), pihak perusahaan dapat berperan aktif mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, diantaranya pemberdayaan ekonomi, pembangunan rumah layak huni dan lain sebagainya.
Untuk pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin, begitu besar harapan Plt Gubernur Aceh, dalam mendapatkan dukungan dana CSR. Nova mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bisa dilakukan dengan cara bergotongroyong. Bisa melalui bakti TNI, Polri dan lain-lain termasuk melalui dana CSR dari berbagai perusahaan, itu lebih baik,” ujar Plt Gubernur ketika meletakkan batu pertama pembangunan 39 unit rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sikundo, Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Senin (15/7/2019).
Genjot Bangun Rumah bagi Warga Miskin
Terlepas dari seberapa besar dukungan dana CSR nantinya, yang jelas Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, telah menggenjot laju pembangunan di berbagai bidang, di antaranya membangun rumah layak huni dan pemasangan listrik gratis bagi rakyat kurang mampu.
Pemerintah Aceh, melalui Baitul Mal Aceh, dalam tahun 2019 ini harus merampungkan pembangunan 1.100 rumah dhuafa. Sebagian rumah dhuhafa ini sedang dalam proses pengerjaan, diperkirankan akan rampung seluruhnya pada akhir tahun.
Sebagaimana disampaikan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden, Jumat (18/10/2019), pembangunan rumah untuk fakir miskin ini bagian dari program prioritas Pemerintah Aceh yang sangat fokus dan konsisten meraih target untuk membantu warga yang kurang mampu.
“Rumah yang dibangun ini sederhana tipe 36. Sasaran kita adalah membahagiakan 1000 lebih masyarakat Aceh. Harapan kita semua ini bisa tersalurkan dengan baik,” kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh ini.
Dia mengaku optimis pembangunan rumah bisa diselesaikan pada akhir 2019. Bantuan rumah dhuafa ini ditargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.
“Ratusan yang sudah dibangun, kami optimis bisa diselesaikan semua pada akhir 2019. Hasil akhir program ini tentu bisa berkontribusi mengurangi kemiskinan di Aceh,” ujar Rahmad Raden.
Pemerintah Aceh melalui beberapa dinas terkait, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Baitul Maal dan dinas lainnya, pada tahun 2019 ini setidaknya harus menyelesaikan pembangunan 6.000 unit rumah layak huni untuk kaum dhuafa di Aceh.
Rumah yang bakalan dibangun merupakan rumah duafa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Pemerintah Aceh sudah membuat beberapa persyaratan agar rumah tersebut dapat dimiliki. Di antaranya masyarakat tergolong miskin dan belum memiliki rumah.
Listrik untuk Rakyat Kurang Mampu
Target Pemerintah Aceh, pada tahun 2019, semua desa di Aceh harus sudah dialiri listrik. Program ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mensejahterakan rakyat di “Tanah Rencong” tersebut.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat berada di Desa Sikundo, Pante Ceuremen, Aceh Barat, Senin (15/7/2019), mengatakan, sebagaimana laporan PT. PLN Aceh, sudah lebih 6.000 desa di Aceh teraliri listrik. Hanya tinggal tiga desa yang belum memiliki jaringan listrik.
Perencanaan jangka menengah Pemerintah Aceh telah menargetkan pada tahun 2019 ini 100 persen desa di Aceh sudah dialiri listrik. “Satu bulan kedepan tiga desa yang belum punya listrik akan segera menyala,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah ketika itu.
Menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Mahdi Nur, Jumat (4/10/2019), banyak yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh untuk mensejahterakan rakyat, terutama yang masih tergolong miskin.
Untuk tahun 2019 ini, sebut Mahdi Nur, rakyat miskin di Aceh mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis. Selain itu juga mendapatkan air bersih yang layak, salah satunya dengan menyediakan sumur bor. Bahkan juga dilakukan pemasangan pipa gas sambungan ke rumah warga.
Untuk listrik, sebut Mahdi, Aceh memiliki target 23.380 unit rumah masyarakat yang belum mendapatkan penerangan listrik. Sampai tahun 2022 semuanya harus sudah diterangi listik.
Untuk menggapai program Aceh Hebat itu, jelas Mahdi, pada tahun 2019 ini Pemerintah Aceh kembali akan mengaliri listrik untuk 5.623 unit rumah. Pada tahun 2020 akan dilanjutkan kembali sebanyak 6.500 unit rumah.
Pada tahun 2021 juga akan dilakukan pemasangan listrik kepada 6.500 unit rumah dan tahun 2022 jumlah yang tersisa dari 23.380 unit hanya 4.757. Itu akan diselesaikan pada tahun 2022. Sehingga nantinya total keseluruhan mencapai 23.380 unit rumah sudah dialiri listrik.
Untuk program Aceh Green, sebut Mahdi, persoalan air bersih rakyat adalah masalah yang urgen. Untuk tahun 2019 ini ada pengeboran 143 titik untuk sumur yang tersebar seluruh Aceh. Sumur bor ini untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih.
Demikian juga dengan pemasangan pipa gas sambungan rumah yang berada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Ada 22.000 SR (sambungan rumah) yang akan dilakukan Kementrian ESDM, dan uangnya bersumber dari APBN yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Pemerintah Aceh memang terus berupaya membangun berbagai infrastrukturnya untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi tetangga dalam hal mengurangi angka kemiskinan. Tidak hanya dengan membangun jalan dan jembatan – melancarkan konektivitas antar daerah, tapi juga membangun rumah layak huni, pengadaan air bersih, pemasangan jaringan listrik hingga pengadaan gas bagi rakyat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh begitu gencar mempromosikan provinsi ini sebagai daerah “ramah investasi,” salah satunya dengan membangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Aceh (KIA) di hampir semua daerah yang potensial, begitu juga untuk sektor pariwisata. Semoga saja apa yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh ini akan mampu berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi paling ujung pulau Sumatera ini, dan mampu membawa “Tanah Rencong” menjadi Aceh Hebat. (Ria)
