Dalam “Tetaplah Bodoh”, Profesor Fathul secara tajam menyindir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.
Oleh: Marah Sakti Siregar
Dulu, ketika masih duduk di kelas 4 SD, aku suka membaca buku silat bersambung karya Kho Ping Hoo. Salah satunya berjudul “Pendekar Bodoh”.
Sekarang, saya sangat menyukai puisi “Tetaplah Bodoh”, karya Fathul Wahid, yang dibacakan secara berantai oleh Bung Firdaus, Ketua Umum SMSI, dan kawan-kawan SMSI pada acara penutupan tahun yang digelar pada tanggal 31 Desember 2025.
“Tetaplah Bodoh” adalah puisi kritis terbaru Profesor Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Rektor ini memang kerap menulis puisi bertema kritik sosial. Sebelumnya, dia pernah menulis puisi sejenis yang menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI dengan judul “Kami Malu Pak Dirman”.
Dalam “Tetaplah Bodoh”, Profesor Fathul secara tajam menyindir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.
Sepenangkapanku—karena aku bukan pengamat puisi—pesan utama puisi itu adalah ajakan untuk tidak tetap bodoh, melainkan bangkit dari kebodohan yang ditanamkan. Yakni, semacam pembodohan yang dilakukan oleh penguasa melalui media (via buzzer dan influencer bayaran) atau sistem pendidikan yang terus berganti-ganti.
Profesor Fathul dengan berani menyerukan melalui puisinya agar kita tetap kritis, berani bersuara, dan melawan ketidakadilan.
Puisi ini bertema kritik sosial-politik melalui sarkasme terhadap “kepintaran” palsu. Fathul Wahid menggunakan kata “bodoh” secara ironis, bukan sebagai ajakan untuk benar-benar bodoh, melainkan sebagai sindiran bahwa “pintar” di negeri ini sering berarti menyetujui manipulasi fakta, korupsi, dan ketidakadilan.
Tema spesifik yang disebutkan meliputi kerusakan lingkungan dan eksploitasi alam/hutan, seperti kritik terhadap deforestasi dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Dia menyindir pernyataan Presiden Prabowo dan beberapa pejabat tentang “kayu gelondongan yang tumbang sendiri”, seperti dalam bait:
“Tetaplah bodoh, kawan, jika pintar menuntut kita percaya bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,
kebetulan saja sebagian diberi nomor
agar tak tersesat pulang.”
Ini adalah sindiran atas penebangan ilegal yang dibuat seolah-olah alami, serta pernyataan Prabowo yang pernah menyerukan ekstensifikasi penanaman kelapa sawit dengan alasan “sawit juga pohon yang punya daun hijau”. Profesor Fathul dengan cerdas mengkritik kebijakan alih fungsi hutan yang merusak ekosistem dan menyebabkan banjir, yang kemudian ditutupi dengan istilah “takdir” oleh pembantu presiden.
Salah satu poin yang membuat puisi ini viral dan disambut dukungan netizen adalah bait yang meledek kebijakan Prabowo menolak bantuan asing dengan alasan menyatakan banjir Sumatera sebagai “bencana nasional” akan merusak martabat bangsa:
“Tetaplah bodoh, kawan, jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing
yang tak seberapa itu berbahaya,
bisa meruntuhkan martabat bangsa..”
Baiklah, kawan-kawan terutama di SMSI: Selamat Tahun Baru 2026. Aku suka pada puisi pilihan Anda. (*)
- Penulis, Marah Sakti Siregar, adalah seorang wartawan senior.
*****
Agar kita bisa sama-sama menikmati puisi kritis Profesor Fathul ini, berikut isi lengkap puisi tersebut—yang dibacakan oleh Rektor UII pada acara Kenduri dan Doa Ibu-ibu Berisik pada sore hari 22 November 2025 di Bundaran UGM:
Tetaplah Bodoh
Karya: Fathul Wahid
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar menuntut kita percaya
bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,
kebetulan saja sebagian diberi nomor
agar tak tersesat pulang.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mengharuskan kita sepakat
bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau,
cukup untuk mengganti nama hutan,
meski akarnya tak lagi sudi menahan air.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar berarti curiga pada suara kritis,
dianggap menggiring opini,
menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna,
dan empati harus menunggu siaran media.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing
yang tak seberapa itu berbahaya,
bisa meruntuhkan martabat bangsa
yang konon berdiri tegak—tanpa bantuan siapa-siapa.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mensyaratkan
bantuan bencana dari diaspora
perlu dipajaki dulu,
agar duka ikut menyumbang penerimaan negara.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar berarti setuju
cukup menteri memanggul karung bantuan,
sementara empati dianggap bonus,
tak wajib, apalagi tulus.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar menuntut kita percaya
bahwa ribuan korban hanyalah angka,
terlalu kecil untuk disebut bencana nasional,
hanya cukup jadi catatan kaki laporan tahunan.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar menganggap alih hutan ke sawit
adalah keniscayaan,
dan banjir selalu bisa kita titipkan
pada takdir—
agar tangan manusia tetap tampak tak ternoda.
Mari, tetap bodoh, kawan.
Sebab di negeri ini,
terlalu sering, yang disebut pintar
justru adalah kelihaian
melawan akal sehat,
menyembunyikan fakta,
dan memperdayai sesama.
Kawan, mari, tetap bodoh.
Sleman, 22 Desember 2025
