“Namun sudah memasuki 10 bulan dan kini masuk bulan November 2024, TC para pegawai itu belum jelas”
Apakah ASN (Aparatur Sipil Negara) akan menjadi tumbal menutupi defisit Aceh Tengah? Sampai saat ini ASN di Aceh Tengah masih menunggu kepastian dari Pj Bupati Subandy, soal pembayaran tunjangan kinerja.
Demikian juga dengan aparatur kampung se Aceh Tengah juga menunggu kapan tunjangan lelah (Tulah) mereka dicairkan. Apakah Subandy akan mampu menunaikan janjinya?
Catatan penulis, soal tunjangan kinerja ASN di sana sudah 10 bulan tidak ada kejelasan. Pj Bupati Aceh Tengah Subandy, saat mengerahkan para pegawai untuk bergotong royong menyambut dan mensukseskan PON, menjanjikan akan mencairkan TC untuk pegawai.
Namun, sampai dengan medio November 2024 janji yang disampaikan Pj Bupati Aceh Tengah Subandy belum ada kejelasan. Soal defisit daerah membawa dampak sangat besar pada ASN di Aceh Tengah.
Mereka harus menanggung beban untuk menutupi defisit daerah. Hak-hak mereka hilang. Lantas bagaimana kinerja mereka? Terlihat perkantoran sepi. Aktivitas para ASN lesu darah.
“Kami menjadi korban dengan defisit anggaran. Tunjangan kinerja kami tidak jelas. Tunjangan kinerja kami untuk menutup defisit, sehingga kami tidak pernah mendapatkan TC sudah mencapai 10 bulan,” sebut salah seorang ASN yang enggan jati dirinya disiarkan.
Demikian dengan aparatur kampung di Aceh Tengah. Seluruh perangkatnya sudah dua bulan berjalan belum ada kejelasan kapan jerih payah mereka akan dibayarkan. Bulan 9 dan 10 ini belum ada kejelasan, kini juga sudah memasuki November 2024.
Soal TC, pada saat gotong-royong menyukseskan PON Pj Bupati Aceh Tengah menjanjikan akan membawar TC pegawai. Kepada para ASN yang ikut bergotong -rotong, seluruh pagawai di lingkup Pemda Aceh Tengah, baik petugas medis, guru dan ASN lainya, semuanya akan mendapatkan TC sesuai dengan ketentuan.
Namun sudah memasuki 10 bulan dan kini masuk bulan November 2024, TC para pegawai itu belum jelas. Demikian juga dengan tunjangan aparatur kampung dan pembayaran honor tenaga kontrak petugas kebersihan pada Desember 2023, hingga kini juga belum ada kejelasan.
Soal tenaga kontrak di Aceh Tengah yang gajinya hanya Rp800 ribu perbulan, namun belum dibayar, mereka sempat mengadu ke DPRK Aceh Tengah. Selain meminta gaji mereka dibayarkan, petugas ini juga meminta agar kerja keras mereka dihargai, gaji mereka dinaikan.
Anggota DPRK Aceh Tengah, Agustina, saat menerima petugas kebersihan yang berdemo ke DPRK, meminta Pemda harus membayar tetesan keringat petugas kebersihan yang sudah melaksanakan tugasnya.
“Petugas kebersihan ini telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di Kabupaten Aceh Tengah, meski menghadapi tantangan berat di lapangan,” kata Agustina pada awal September lalu.
Soal tunjangan lelah (Tulah) aparatur kampung, mulai dari reje (kepala kampung) dengan seluruh perangkat kampung yang juga belum dicairkan, telah mengundang reaksi dari sejumlah aparatur kampung.
Mereka pada tahun lalu pernah melakukan demo ke DPRK Aceh Tengah, agar Pemda membayarkan tulah mereka. Bagaimana mereka mau melayani masyarakat dengan baik, bila tulah mereka tidak dibayarkan.
“Apakah kami harus melakukan demo kembali, agar jerih payah kami dibayarkan. Kami berharap Pj Bupati bijak dalam menyelesaikan persoalan ini,” sebut salah seorang reje kampung yang enggan jati dirinya disiarkan.
Aceh Tengah menyimpan sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan. Bukan hanya soal tulah aparatur kampung, TC pegawai yang belum dibayarkan, hilangnya uang nasabah di BPRS Gayo, sebuah bank milik pemerintah Aceh Tengah.
Ada lagi persoalan yang membutuhkan keseriusan Pj Bupati menyelesaikanya, soal banyaknya jabatan yang kosong, mulai dari Kabid, Kabag, hingga kepala Dinas, para kepala sekolah, sampai kini masih banyak yang belum terisi.
Pj Bupati Aceh Tengah Subhandy yang sering dikonfirmasi Waspada berulang-ulang kali, sulit dihubungi. Hpnya hanya kalangan tertentu yang bisa menghubungi.
Ketika bertemu langsung dengan Waspada, Pj Bupati Subandy menjanjikan akan meluangkan waktu untuk menjelaskanya.
Namun sampai saat ini Pj Bupati Aceh Tengah belum mau memberikan penjelasan tentang persoalan daerah yang dipimpinya.
Waspada juga menyampaikan ke Pj Sekda Aceh Tengah, Erwin Pratama, agar memberikan keterangan tentang beragam persoalan daerah. Erwin Pratama, Pj Sekda Aceh Tengah menyebutkan, dia sudah menyampaikan persoalan itu ke Pj Bupati. Namun, hingga berita ini diturunkan, penjelasan dari Pj Bupati Aceh Tengah sulit didapat.
Sekedar catatan, defisit anggaran di Aceh Tengah terjadi ketika Pj Bupati Subandy menjabat sebagai Sekda Aceh Tengah. Saat itu Subandy sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pengendalian anggaran yang dilakukan TAPD Aceh Tengah, membuat negeri penghasil kopi terbaik dunia itu mengalami defiisit mencapai Rp119 miliar lebih, media meramaikanya.
Kini bagaimana dengan keadaan keuangan Aceh Tengah, bagaimana dengan perkembangan defisit, angka pastinya masih sulit didapat, Pemda Aceh Tengah masih enggan memberikan penjelasan ke publik.
Bagaimana dengan nasib ASN di sana yang tunjangan kinerjanya sudah 10 bulan belum ada kejelasan. Bagaimana dengan Tulah aparatur kampung yang sudah 2 bulan belum dibayarkan? Waktu yang akan menjawabnya. (Bahtiar Gayo)
