Banda Aceh (Waspada Aceh) – Seratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025 dengan aksi damai yang dipusatkan di Banda Aceh, Kamis (1/5/2025).
Massa aksi terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan berbagai federasi serta konfederasi buruh lainnya.
Peringatan Mayday tahun ini mengangkat tema “Merajut Kolaborasi Wujudkan Aceh Sejahtera”, sebagai bentuk ajakan untuk memperkuat sinergi antara buruh, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Aceh.
Kegiatan Mayday 2025 telah dirangkai sejak beberapa hari sebelumnya, termasuk audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh untuk menyampaikan aspirasi serta kampanye mengenai kondisi perburuhan di daerah tersebut.
Dalam aksi puncak, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional dan lokal.
Isu nasional antara lain menuntut perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, pembentukan Satgas PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja massal, penolakan outsourcing dan sistem kemitraan, pemberian upah layak, pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT), serta pemberantasan korupsi.
Sementara itu, tuntutan lokal menyoroti pentingnya optimalisasi pelaksanaan Qanun (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan.
Buruh mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan, memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja formal dan informal, menerapkan K3 secara maksimal di semua sektor, melindungi pekerja perempuan, dan yang paling utama membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Aceh.
“Kami ingin pemerintah serius menindaklanjuti isi Qanun Ketenagakerjaan. Buruh butuh perlindungan, dan rakyat Aceh membutuhkan pekerjaan yang layak,” tegas Edy Jaswar, Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Aceh sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Aceh.
Rangkaian aksi dimulai dari titik kumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dilanjutkan dengan konvoi dan orasi mengelilingi kota, dan berakhir di Taman Sari (Taman Bustanussalatin).
Dalam acara puncak tersebut, para buruh menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan Gubernur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Komisi V DPRA yang membidangi ketenagakerjaan. (*)
