Banda Aceh (Waspada Aceh) – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang membuka daftar penerima rumah duafa tahun 2025 secara transparan kepada publik.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam tata kelola pembangunan rumah duafa di Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan bahwa kebijakan ini memudahkan masyarakat untuk mengawasi program pembangunan rumah duafa.
“Sebelumnya, daftar penerima rumah duafa sulit diakses, sehingga banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran, berkualitas rendah, dan rentan terhadap penyimpangan,” kata Alfian, Sabtu (11/1/2025).
MaTA juga memuji proses verifikasi lapangan yang sedang dilakukan langsung oleh Pj Gubernur di berbagai daerah.
Menurut Alfian, langkah tersebut perlu dipertahankan oleh pemimpin Aceh berikutnya karena selama ini belum ada kebijakan keterbukaan data seperti ini.
Selain itu, MaTA menekankan pentingnya pendataan kebutuhan rumah duafa secara terukur. Hingga kini, Pemerintah Aceh belum memiliki data pasti terkait jumlah kebutuhan rumah duafa di seluruh Aceh maupun target waktu penyelesaiannya.
“Pendataan ini penting agar pembangunan bisa direncanakan dengan baik, tidak hanya menunggu pengusulan dari warga,” ujar Alfian.
MaTA juga merekomendasikan agar pemerintah provinsi dan daerah membangun mekanisme pengaduan yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mencegah pungutan liar, memastikan penerima manfaat sesuai kriteria, serta mengawasi kualitas bangunan rumah duafa.
“Kami mendukung penuh praktik baik yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh saat ini. Harapan rakyat Aceh yang telah lama terabaikan harus dipulihkan secara nyata dan berkelanjutan,” tutur Alfian. (*)
