Banda Aceh (Waspada Aceh) – Aliansi Peduli Rakyat Aceh (Aprah) menyebutkan Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023 banyak disalahgunakan.
Hal itu disampaikan dalam aksi di halaman Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (9/11/2023). Ratusan massa mendatangi DPRA membawa alat praga seperti spanduk, poster yang meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas Pokir dewan yang bermasalah.
Koordinator Lapangan (Korlap) Saiful Mulki dalam orasinya menyebutkan, bahwa saat ini tidak lagi DPRA yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh, justru melukai hati rakyat.
“Pelaksanaan Pokir anggota dewan banyak yang bermasalah, yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja,” sebutnya.
Hal ini dimulai dengan adanya polemik yang dibangun DPRA yang mengharuskan Pj Gubernur Aceh untuk hadir dalam pembahasan APBA 2024. Padahal, Pj Gubernur Aceh telah mengutus Tim TAPA untuk hadir dalam pembahasan RAPBA tersebut.
Namun nyatanya, lanjut Saiful, RAPBA itu tak kunjung dibahas DPRA. Karena itu massa menduga belum dibahasnya APBA 2024 karena belum adanya kesepakatan terkait alokasi anggaran Pokir sesuai dengan permintaan DPRA.
“Dimulai dengan pembahasan APBA 2024 yang molor disinnyalir isu persoalan bagi-bagi kue Pokir yang belum ada titik temu,” jelasnya.
Karena itu, massa meminta pengesahan APBA tahun anggaran 2024 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) menurutnya menjadi solusi konkret. Hal ini agar anggaran itu dapat diselamatkan dan dimaksimalkan untuk rakyat.
Selain itu, massa juga meminta kepada Kejaksaan Provinsi Aceh yang baru agar mengaudit Pokir-Pokir dewan yang bermasalah selama anggaran 2022-2023 yang kegunaannya hanya untuk kroninya maupun timnya saja.
Dalam pantauan, hingga massa selesai unjuk rasa, tidak ada anggota DPRA yang turun menemui massa. (*)
