Jakarta (Waspada Aceh) – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh diperpanjang.
Menurutnya, kondisi ekonomi Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain, sehingga perpanjangan dana Otsus menjadi penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Selama 20 tahun, dana Otsus untuk Aceh hampir mencapai Rp100 triliun. Tapi karena ekonomi Aceh masih tertinggal dibanding daerah lain, wajar bila dana Otsus diperpanjang. Entah 5 tahun atau lebih. Tujuannya agar kehidupan rakyat Aceh bisa setara dengan daerah lain,” kata JK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Dana Otsus untuk Aceh mulai diberikan pada tahun 2008, sebagai amanat MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Skema ini dirancang untuk berlangsung selama dua dekade, yaitu dari 2008 hingga 2027, sebagai dukungan berkelanjutan bagi pembangunan dan pemulihan Aceh pasca konflik.
JK mengingatkan bahwa akar konflik di Aceh bukanlah soal perbedaan syariat, melainkan ketidakadilan ekonomi.
Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya alam berupa gas dan minyak yang melimpah, namun masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sebanding.
“Ketidakadilan itu yang melahirkan konflik. Perdamaian harus diwujudkan dengan menciptakan keadilan bagi masyarakat sehingga kepercayaan tumbuh kembali,” ujarnya.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 mencakup sejumlah isu strategis, termasuk efektivitas dana Otsus, kewenangan Pemerintah Aceh, pengelolaan sumber daya alam, keberadaan partai politik lokal, serta qanun.
“Pembahasan revisi UU Pemerintah Aceh tidak bisa dilepaskan dari amanat perjanjian Helsinki 2005 yang menjadi fondasi perdamaian di Aceh sekaligus dasar lahirnya undang-undang tersebut,” tegas Bob. (*)
