Pemerintah Aceh harus berfokus pada pembangunan industri pangan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pribumi.
Aceh memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian pangan. Namun langkah yang diambil harus cermat dan strategis.
Investasi asing memang dapat menjadi pendorong, tetapi Aceh harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kedaulatan pangan daerah.
Jika industri pangan di Aceh dibangun dan dikendalikan oleh investor asing, seperti dari China atau Malaysia, kemandirian pangan yang dicita-citakan bisa jadi ilusi. Alih-alih mandiri, Aceh justru berpotensi mengalami ketergantungan baru pada negara asing.
Selama ini, Aceh masih bergantung pada pasokan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Utara. Jika ketergantungan ini beralih ke negara asing, maka ketahanan pangan Aceh akan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan kebijakan negara lain.
Solusi yang paling bijak adalah bagaimana Pemerintah Aceh mampu mendorong alih teknologi sektor pangan dari negara-negara tersebut kepada para petani/peternak pribumi Aceh. Pemerintah Aceh perlu memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi dari investor asing kepada masyarakat lokal.
Pemerintah Aceh harus berfokus pada pembangunan industri pangan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pribumi. Dukungan dapat diberikan melalui kemudahan akses modal, pelatihan manajemen, dan bantuan pemasaran. Dengan memiliki industri pangan sendiri, masyarakat Aceh akan lebih berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Ketertarikan investor dari Malaysia, Blackstone, untuk menanamkan modal di sektor peternakan Aceh adalah peluang yang baik. Namun, Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Pendirian pabrik pengolahan produk hewani harus melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk peternakan Aceh.
Juga kunjungan Gubernur Aceh ke peternakan telur terbesar di Henan, Tiongkok, memberikan inspirasi tentang bagaimana teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor peternakan. Namun, teknologi ini harus diadaptasi dengan kondisi lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Aceh.
Intinya, membangun kemandirian pangan Aceh adalah tujuan yang mulia dan sangat mungkin dicapai. Hanya saja, hal ini memerlukan strategi yang tepat, fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemanfaatan investasi asing secara bijak. Dengan begitu, kemandirian pangan Aceh bukan hanya sekadar mimpi, tetapi harapan nyata yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. (*)
