Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kelompok Usaha Pemuda Indonesia (KUPI) meminta Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah (Dek Fadh) nantinya merealisasikan kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi pemuda setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2025–2030, Rabu (12/2/2025).
Ketua KUPI, T. Ayatullah Bani Baet, menekankan pentingnya langkah konkret dalam 100 hari pertama kepemimpinan Mualem-Dek Fadh, terutama dalam memperkuat UMKM, transparansi pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan pendidikan vokasi.
“Kami berharap pemerintahan baru tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberi perhatian lebih pada pemberdayaan pemuda sebagai motor ekonomi Aceh,” ujar Ayatullah, Selasa (11/2/2025).
Menurut KUPI, UMKM harus menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, mengingat sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar pada perekonomian daerah. Mereka meminta pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan, pelatihan bisnis, serta penguatan jaringan pemasaran bagi wirausaha muda.
Selain itu, KUPI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya di sektor energi dan pertanian. Mereka berharap pemerintahan baru dapat memastikan pengelolaan SDA yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
“Kami ingin melihat kebijakan yang lebih transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Pendidikan Vokasi
Di bidang pendidikan, KUPI mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Menurut mereka, banyak pemuda Aceh yang potensial tetapi belum memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja.
Selain itu, KUPI juga meminta pemerintahan baru untuk mengimplementasikan Syariat Islam yang lebih inklusif, sehingga dapat mencerminkan kearifan lokal Aceh tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
KUPI menyadari bahwa pemerintahan Mualem-Dek Fadh menghadapi tantangan besar, terutama dalam meningkatkan daya saing Aceh di tingkat nasional. Oleh karena itu, mereka menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong inovasi bisnis dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.
“Pemuda Aceh siap berkontribusi, asal diberikan ruang dan dukungan yang cukup. Kami berharap pemerintahan baru benar-benar melibatkan anak muda dalam perumusan kebijakan,” tutup Ayatullah.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari perubahan nyata di Aceh, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama dalam mewujudkan Aceh yang lebih mandiri dan sejahtera. (*)
