Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Aceh) bersama kelompok Orang Muda Aceh mendesak pemerintah Aceh untuk memulihkan lingkungan hidup di Tanah Rencong ini.
Hal ini disampaikan dalam aksi bertajuk “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita,” dalam peringatan Hari Bumi yang digelar di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, pada Rabu Sore (24/4/2024).
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas setiap pelaku perusak lingkungan hidup.
Aris Munandar, Koordinator Aksi, menyoroti krisis iklim dan bencana ekologis terjadi karena eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam oleh industri ekstraktif, yang didorong oleh kapitalisme yang tak terkendali,
Mereka merasakan dampak langsung dari krisis iklim melalui pengalaman pribadi dan melalui media sosial.
“Contohnya, laut yang penuh sampah dan perubahan bentang alam menjadi simbol kerusakan bumi secara dramatis saat ini,” jelasnya.
Kenaikan suhu global, permukaan laut yang naik, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai, pendangkalan sungai, ancaman kelaparan, konflik satwa, dan kerusakan lingkungan lainnya merupakan indikator nyata dari bencana ekologis yang disebabkan oleh krisis iklim.
Peserta aksi memegang poster berbagai tulisan seperti “Biar harga emas yang naik, tapi suhu bumi jangan,” “Panasnya putusan MK, lebih panas suhu bumi,” “Manusia mengganas, bumi memanas,” “Bumi tidak butuh retorika, tapi aksi nyata.”
Pada peringatan Hari Bumi, orang muda di Aceh menyampaikan komitmen mereka untuk melindungi bumi dan melawan kebijakan pemerintah yang merusak alam serta merugikan rakyat kecil.
” Orang muda Aceh berkomitmen bertindak aktif untuk memulihkan bumi. Mereka mengingatkan pemerintah agar melindungi Aceh dari ancaman risiko bencana ekologis dan krisis iklim,” tuturnya.
Mereka bersiap membangun kekuatan kolektif untuk memastikan tumbuhnya demokrasi dan terpenuhinya keadilan ekologis serta keadilan antar generasi.
Orang muda Aceh menolak sistem politik pro kapitalisme. Mereka mendukung konsep ekonomi kerakyatan yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan hak asasi manusia.
Mereka akan mengawal pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan hidup dan rakyat kecil.
Mereka mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama melawan dan mengawal setiap kebijakan yang tidak pro lingkungan. (*)
