“PEMA tidak sekadar mencari keuntungan. Ada tanggung jawab besar yang diemban, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh”
Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan ekonomi yang dihadapi Aceh, peran Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) menjadi sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.
Salah satu aktor utama dalam misi tersebut adalah PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil seperti pertanian dan perikanan.
Komisaris PT PEMA, Ermiadi Abdul Rahman, menegaskan bahwa kehadiran PT PEMA harus membawa misi ganda, tidak hanya mengejar keuntungan (profit oriented), tetapi juga menjalankan misi sosial (social oriented) demi mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA/PAD) serta menaikkan pendapatan per kapita masyarakat.
Dalam wawancaranya bersama Waspadaaceh.com pada Kamis (10/7/2025), Ermiadi menyebutkan bahwa pada prinsipnya PEMA merupakan transformasi dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang dibentuk sebagai jawaban atas ketentuan hukum yang melarang pemerintah langsung terlibat dalam bisnis.
Oleh karena itu, PEMA dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk menjalankan peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
“PEMA tidak sekadar mencari keuntungan. Ada tanggung jawab besar yang diemban, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkap Ermiadi.
Petani dan Nelayan Fokus Utama
Ermiadi menyoroti tingginya angka kemiskinan di kalangan petani dan nelayan sebagai tantangan utama yang harus dijawab PEMA. Oleh karena itu, ke depan PEMA direncanakan akan membentuk anak perusahaan khusus yang menangani sektor pertanian dan kelautan.
“Misalnya belum ada kilang padi yang memadai di daerah, maka PEMA harus hadir. Kalau harga gabah nasional ditetapkan Rp500/kg, anak perusahaan PEMA bisa saja membeli lebih tinggi agar petani untung dan ada nilai tambah di masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini PEMA sudah memiliki bidang kelautan dan perikanan, namun di sektor pertanian belum tersentuh secara serius. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat peran PEMA sebagai alat intervensi sosial pemerintah Aceh.
Sektor Migas Tetap Prioritas
Meski bidang pertanian dan perikanan harus menjadi prioritas baru, namun sektor migas tetap menjadi fokus usaha PEMA. Namun, Ermiadi menekankan pentingnya pengelolaan profesional agar keuntungan dari sektor ini bisa menjadi sumber modal tambahan untuk usaha-usaha pengentasan kemiskinan.
“Kita tahu ada potensi besar di sektor migas seperti di Blok Rantau yang akan dialihkan ke Pemerintah Aceh. Ini harus dikelola secara profesional oleh PEMA. Jangan sampai kita seperti ‘menjual tanah air’ tapi tidak ada untungnya,” ucapnya tegas.
Menurutnya, keuntungan dari sektor migas, pertambangan, dan hasil bumi lainnya harus mampu dikonversi menjadi kekuatan ekonomi rakyat. “Harus ada nilai bisnis dan nilai sosial karena ini milik pemerintah,” tambahnya.
Butuh Perbaikan Manajerial dan SDM
Ermiadi juga menekankan bahwa yang paling krusial adalah pembenahan manajerial PEMA. Ia berharap manajemen PEMA diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki keahlian memadai di bidangnya.
“Pemerintah sudah memberi kemudahan. PEMA bisa dapat dana penyertaan modal, aset pemerintah bisa dialihkan ke PEMA, bahkan bisa ajukan kredit ke Bank Aceh. Tapi semua itu harus dibarengi dengan manajemen profesional,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa posisi strategis PEMA sebagai perusahaan milik pemerintah memberikan banyak kemudahan, termasuk akses informasi. Jika ada kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan provinsi lain atau negara asing, PEMA pasti menjadi pihak pertama yang tahu dan bisa mengambil peluang.
Karena itu, Ermiadi mendorong agar PEMA bekerja sama lebih luas dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal, khususnya dalam hal pemasaran produk. Ia menilai posisi geografis Aceh yang berdekatan dengan Penang, Malaysia, dan Singapura merupakan peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pasar itu tidak jauh. Letak Aceh strategis. Tinggal keseriusan pemerintah dan PEMA membuka jalur perdagangan langsung ke luar negeri,” tuturnya.
Penegasan Gubernur dan Arah Kebijakan
Ermiadi juga mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mendukung penuh penguatan peran PEMA. Bahkan sudah ada wacana penataan ulang seluruh perusahaan BUMA seperti BPMA, BPKS Sabang, dan KEK Arun dalam waktu dekat.
“Kita ingin PEMA jadi perusahaan yang benar-benar profesional dan menguntungkan rakyat. Mualem dan Dek Fadh sangat mendukung itu,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Ermiadi menegaskan bahwa sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan harus menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi Aceh.
“Banyak masyarakat Aceh punya lahan, punya boat, tapi miskin. Ini harus dibantu lewat peran PEMA. Ini bukan hal sulit, asal dikelola serius dan profesional,” tutupnya. (Adv)
