Banda Aceh (Waspada Aceh) – Komisi Informasi Aceh menyebut sebagian besar gampong (desa) di Aceh belum memanfaatkan website sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, menyampaikan baru sekitar 40 desa dari 6.497 desa di Aceh yang sudah memiliki website dan layanan informasi sesuai standar.
“Ini menjadi tantangan besar. Banyak desa belum punya perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi mempublikasikan informasi secara resmi,” ujar Junaidi kepada waspadaaceh.com usai peluncuran dan sosialisasi monitoring evaluasi (Monev) Banda Publik Tahun 2025 di Banda Aceh, Rabu (13/8/2025).
Menurut Junaidi, website gampong sangat penting agar masyarakat bisa mudah mengakses laporan penggunaan dana desa, program pembangunan, dan kegiatan lainnya secara transparan.
Dengan begitu, warga tidak perlu menunggu laporan manual dan bisa memantau secara langsung.
Di Banda Aceh sendiri, baru 14 desa yang sudah memenuhi standar layanan informasi dan memiliki website desa.
“Kami berharap tahun ini dan ke depan seluruh desa di Aceh bisa punya website dan layanan informasi publik yang baik,” kata Junaidi.
Komisi Informasi Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan Dinas Komunikasi Informatika Aceh tengah menyiapkan kerja sama untuk mendorong digitalisasi sistem pelayanan informasi desa.
Langkah awalnya adalah membuat MoU dengan pemerintah provinsi dan DPMG agar ada pendampingan dan edukasi ke desa-desa.
“Digitalisasi ini penting agar pengelolaan dana desa yang jumlahnya besar bisa lebih diawasi oleh masyarakat dan potensi penyalahgunaan bisa diminimalisir,” tambah Junaidi.
Dia menilai langkah ini sebagai terobosan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Mereka berharap desa-desa di Aceh bisa segera bertransformasi ke era digital. (*)
