Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri beserta rombongan, dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, meninjau beberapa infrastruktur di Aceh.
Salah satu infrastruktur yang dikunjungi adalah Banda Aceh Conventional Hall, pada Jumat (26/3/2021). Dalam peninjauan tersebut, Ketua KPK turut didampinngi Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Raden Purwadi dan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, gedung conventional tersebut adalah salah satu aset yang sudah disepakati antara Pemko dan Pemprov untuk dikelola dan dicatat di Pemerintah Aceh.
“Hal ini adalah satu dari 9 komitmen kita dengan Banda Aceh, di mana 6 aset dikelola dan dicatat oleh Pemko Banda Aceh, 3 aset dikelola oleh Pemprov Aceh,” ucapnya.
Dia mengatakan hal itu bisa selesai dengan cepat berkat bantuan dari KPK RI
“Hal ini terjadi, selesai dengan sangat cepat berkat bimbingan Ketua KPK dengan timnya. KPK telah memfasilitasi, memediasi pencatatan aset agar tertib dan bisa dimanfaatkan serta hasilnya bisa terasa oleh masyarakat Aceh,” lanjut Nova.
“Banyak sekali aset yang harus diperjelas pengelolaanya, tujuanya semata-mata agar bisa bermanfaat bagi rakyat Aceh dan mendatangkan income bagi negara,” ujarnya.
Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh mengucakpan terimakasih kepada KPK atas dukungannya selama ini.
Pada konferensi pers itu juga Ketua KPK mengatakan, kegiatannya ke Aceh untuk memberi dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan strategi pendidikan masyarakat.
Dia mengatakan, dalam memberi pendidikan kepada masyarakat tidak sendiri, dan KPK mengajak dan bekerjasama dengan bidang pendidikan serta mahasiswa.
“Kemarin kita sudah bertemu dengan rektor Universitas Syiah Kuala dan jajaranya. Dalam pertemuan tersebut kita mengajak setiap anak bangsa memiliki pemahaman tentang bahayanya korupsi,” jelasnya.
“Dan hari ini kami di pemerintah provinsi yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentintingan, gubernur, bupati dan wali kota, dalam rangka melakukan pendekatan, pencegahan korupsi. Setidaknya kami sampaikan bahwa Aceh herus memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan negara, dengan cara setiap orang harus memberikan andil agar tidak melakukan korupsi,” harapnya. (Kia Rukiah)
