Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, menyebutkan tidak terjadinya pembahasan APBA Perubahan 2021 dikarenakan kesalahan Pemerintah Aceh sendiri.
Dia mengatakan, tidak terjadinya pembahasan APBA-P karena Pemerintah Aceh tidak mengusulkan ke DPRA. Dia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk tidak menyalahkan DPRA karena rumah dhuafa yang tidak dibangun.
“Kalau Pemerintah Aceh dalam hal APBA-P menyalahkan DPRA atas tidak terjadinya pembahasan rancangan perubahan jangan dengan alasan rumah dhuafa,” kata Tarmizi di Gedung Media Center DPRA, Selasa (28/9/2021).
Kata dia, kalau Pemerintah Aceh punya niat membangun rumah dhuafa, seharusnya tidak memangkas ketika APBA murni 2021 yang jumlahnya 3.650 unit yang sudah diverifikasi.
“Sebanyak 3.560 orang yang kecewa ketika APBA murni dipangkas oleh Pemerintah Aceh, yang dijanjikan di perubahan. Jadi saat ini ketika tidak ada APBA-P Pemerintah Aceh menjadikan DPRA sebagai alasan kuat,” tegasnya.
Dia mengatakan sangat kecewa kepada Pemerintah Aceh dengan adanya pemangkasan rumah dhuafa. Ia pun menjelaskan berdasarkan informasi yang berkembang seolah-olah hal itu hanya kesalahan DPRA.
Tarmizi juga menuturkan, jika saat ini dilakukan pembahasan APBA-P tidak memungkinkan lagi untuk dibahas karena sudah akhir September. Sedangkan banyak yang perlu dibahas terkait APBA-P, salah satunya rumah dhuafa.
Adanya pemangkasan sebanyak 3.650 unit, dia meminta kepada pemerintah, wajib merealisasikan kembali pada APBA 2022. Terlepas dari target Pemerintah Aceh pada RPJMA tahun 2022.
“Jadi jangan setelah tidak bisa dihabiskan APBA ke Aceh disalahkan ke sini ke sana. Sebenarnya Pemerintah Aceh harus terjun ke lapangan. Kami DPRA dari fraksi dan partai manapun sudah bekerja dengan maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Dia berharap, kedepannya dua lembaga ini, baik eksekutif maupun legislatif harus singkron dalam membangun Aceh. (Kia Rukiah)
