Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merekomendasikan lima sektor yang harus dievaluasi Pemerintah Aceh, antara lain soal tata kelola pemerintahan, insfrastruktur, ekonomi, sosial hingga pelaksanaan kekhususan Aceh.
“Rekomendasi resmi DPR Aceh kita minta ditidaklanjuti. Termasuk pejabat SKPA yang kurang mendukung program Pemerintah Aceh harus dievalusi bila perlu diganti dengan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Ali Basrah, Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2019, kepada Waspada, Selasa (28/7/2020)
Terkait dengan kelola pemerintahan Aceh, Ali Basrah memberikan apresiasi terhadap opini BPK, di mana target pemerintah memperoleh WTP 2019. “Kita mengucapkan Alhamdulilah.”
Namun menyangkut yang kedua LAKIP (Laporan Akuntabiltas Pemerintah) nilainya BB plus tapi tidak dilaporkan dalam buku LKPJ apa nilai Pemerintah Aceh terhadap LAKIP tersebut. Sementara nilai itu diserahkan Menpan kepada provinsi Januari 2019 sudah semua diserahkan, lanjut Ali Basrah.
Dan yang ketiga nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) itu target pemerintah nilainya tinggi yaitu 2 tapi tidak dilaporkan, nilai APIP, pengawasan internal pemerintah, itu target pemerintah nilainya tinggi 2,66, tapi juga tidak dilaporkan.
“Jadi, apa kesimpulan DPR Aceh tentang kelola pemerintahan kita tidak bisa menilai. Karena, rekomendasi secara umum tata kelola Pemerintah Aceh apa sudah baik atau memuaskan tidak bisa kita berikan. Hanya bisa kita berikan rekomendasi untuk saat ini dan ke depan dalam membuat laporan LKPJ itu juga betul-betul tidak copy paste, tapi melihat apa yang ditargetkan dalam RPJM itu yang dilaporkan,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Ali Basrah, mengatakan, melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh target di 2019, nilai itu masih di bawah target rata-rata di bawah nasional. IPM ini dilihat beberapa indikator keberhasilan di bidang pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi .
Di sektor pendidikan misalnya, kata Ali Basrah, mungkin kalau indikator yang sifatnya normatif itu sudah baik. Misalnya APM Aceh untuk SMA/SMK, APK Aceh itu sudah tercapai angka partisipasi murni sudah tercapai. Tapi ada yang lebih penting di bidang pendidikan, dengan mengevaluasi kemampuan anak secara akademik.
Bagaimana mengevaluasi kemampuan secara akademik itu, itu melalui ujian nasional. Target Pemerintah Aceh hasil ujian nasional SMA/SMK rata-rata nilai 46. “Setelah kita cari datanya ternyata hasilnya baru 43, kan jauh sekali. Itupun tidak dilaporkan dalam buku LKPJ, inikan inisiatif kita untuk mencari. Apa dampaknya? Dampaknya, peringkat pendidkan Aceh SMA/SMK itu peringkat 27 dari 34 provinsi melihat hasil ujian nasionalnya.”
“Padahal, kalau anggaran kita termasuk anggaran yang besar yang dialokasikan 20 persen dari dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Aceh itu kita alokasikan bidang pendidikan,” tutur Ali Basrah.
Kemudian, jika dilihat lagi masalah pengangguran, Aceh tahun 2019 itu mencapai 5,01persen. “Jadi target kita masih jauh, seharusnya kita tekan penggangguran Aceh tahun 2019 itu. Masyarakat Aceh yang miskin 18,0 sekian persen, memang ada menurun, cuma penurunan kemiskinan ini terbesar kita di Sumatera. Anggaran kita paling besar kan masalah itu.”
Kata Ali Basrah, pemerintah mengklaim sudah turun, tapi tidak seimbang penurunan kemiskinan dan penggangguran dengan provinsi lain khususnya yang ada di Sumatera.
“Tidak seimbang, anggaran besar. Nah kalau kita menurunkan nol sekian persen atau satu persen rata-rata menurun. Melihat itu juga kita menilai belum mencapai target,” pungkasnya.
Begitu juga dalam bidang kesehatan, pemerintah melaporkan ada beberapa indikator tercapai seperti lama hidup, tapi masih ada juga beberapa indikator yang gagal. Misalnya angka kematian ibu yang melahirkan, angka kematian bayi yang lahir, angka stunting, itu jelas beberapa indikatornya belum tercapai. Harusnya hal inilah yang menjadi prioritas di bidang kesehatan
Sedangkan bidang ekonomi, ujar Ali Basrah, Aceh menargetkan 2019 itu 5,25 persen, tapi baru dapat tercapai lebih kurang 4 persen. Sekarang bisa dilihat secara umum, masyarakat Aceh 90 persen bekerja di sektor pertanian secara luas. Terkait dengan anggaran yang dialokasikan kepada SKPA tentunya harus dievaluasi, mengapa ekonomi Aceh tidak tumbuh. Mungkin produksinya juga tidak tumbuh sebagaimana yang seharusnya.
“Maka kita evaluasi kinerja program dan capaian dinas-dinasnya, ternyata program pencapaian beberapa dinas yang sudah ada di dalam RPJM itu tidak bisa terukur karena itu tidak ditampilkan di dalam LKPJ (umum saja). Jadi ini kita anggap perlu juga penyempurnaan dan perbaikan dan laporan LKPJ itu hendaknya berpedoman kepada RPJM tahun 2019,” tegas mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara itu.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gokar DPR Aceh ini juga mengkritisi sektor infrastruktur. Infrastruktur yang dilakukan misalnya panjang jalan awal ketika RPJM itu tercatat 1.360 Km. Harusnya tahun 2017, 2018, 2019 itu harus dijelaskan berapa yang sudah dibangun. Kalau dihitung Km harus dilaporkan berapa Km yang sudah dibangun, begitu juga jembatan, jadi bisa terukur. Ruas jalannya tersebut apa betul dibangun di wilayah-wilayah yang menjadi sentra ekonomi Aceh.
“Jadi, kita berharap pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan ini betul-betul di daerah yang memang punya sumber daya alam yang patut dan pantas kita bantu untuk kelancaran pendistribusiannya,” kata Ali Basrah.
Berikutnya juga sungai, mana yang menjadi zona Pemerintah Aceh, sungai wilayah provinsi, kemudian irigasi. Awalnya dahulu berapa targetnya, sampai sekarang tidak bisa kita ukur capaiannya sampai di mana, karena tidak jelas di dalam LKPJ. Apakah sudah tercapai 70 persen, bagaimana kita menghitungnya. Ini yang harus diperbaiki.
“Saya kira pendapat saya secara pribadi kalau perlu buku RPJM itu kita revisi lagi, kita sesuaikan kalau memang ada indikator atau program-program atau kegiatan baru tidak sesuai indikator sekarang,” paparnya.
Begitu juga terkait dengan Dinas Perkim terkait perumahannya. Ketika itu target dalam RPJM misalnya, rumah layak huni target Pemerintah Aceh 5.000 unit sampai dengan 2019. “Berapa sesungguhnya jumlah sudah dibangun, harus dijelaskan supaya bisa kita ukur. Begitu juga dengan Dishub yang menangani infrastruktur serta masalah sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat ini juga harus kita evaluasi”.
Terakhir, sebut Ali Basrah, adalah pengkhususan Aceh. Ada rekomendasi kita masalah dayah, dilaporkan kalau memang ada di LKPJ itu apa target bagaimana realisasinya harus dilaporkan. Kalau tidak ada, sekarang badan dayah sudah ada, maka terbuka untuk revisi RPJM.
“Tapi sudah ada dalam RPJM itu indikatornya, misalnya target untuk tahfiz. Program Tahfiz di Aceh itu sekian ribu orang, sekarang kita tidak bisa ukur berapa sudah realisasinya. tapi seharusnya yang ditargetkan itu dihubungkan dengan anggaran yang ada pada dinas. Jangan dia hitung tahfiz yang ada di pesantren yang ada di mana-mana itu yang bukan dia bina. Jadi yang ada yang terkait dengan anggaran, karena ini LKPJ,” tegas Ali Basrah.
Terkait dengan Baitul Mal, dalam hal penyaluran ZIS harus betul-betul diputuskan penggunaannya. Artinya, bantuan itu betul betul terarah sasarannya kepada orang yang tidak mampu, yang susah atau dari aspek pendidikan disebut dengan bea siswa atau fisabilillah. Juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi.
“Kan kita putuskan mungkin ada imam, bilal, khatib, ke sana kita arahkan. Juga ada pedagang, jangan pedagang yang ada di pasar Aceh lagi, ada muallaf, dan lainya.”
Kalau terkait dengan bantuan rumah, saran Ali Basrah, Baitul Mal jangan hanya membantu rumahnya saja, tapi juga rehabilitasi perbaikan rumah yang belum berlantai, belum punya toilet, memperbaiki sanitasi airnya, supaya bantuan itu merata. Begitu juga dengan beberapa dinas, sekretariat yang tergabung dalam kekhususan Aceh itu, seperti Dinas Syariat Islam, MAA, Wali Nanggroe, MPD, harus dievaluasi.
“Jadi dari beberapa aspek itu ada yang sudah bisa kita ukur. Ada yang dapat diukur, target dengan capaian memang sudah oke. Tapi masih banyak yang sudah tidak bisa kita ukur karena tidak dilaporkan,” demikian Ali Basrah. (b02)
