Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, mengatakan wajah atau tampilan Aceh saat ini ditentukan oleh media.
Dalam pertemuan singkatnya dengan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, Senin (24/5/2022), Dahlan menyampaikan, dalam konteks negara demokrasi, media ataupun profesi wartawan sebagai pilar ke 4 demokrasi mestinya juga punya kontribusi yang lebih besar untuk Aceh.
“Kalau yang disampaikan Aceh itu wajah pecah belah, retak-retak segala macam. Katakanlah penuh panu, cacar, penuh dengan hal-hal yang seperti itu, tampilan Aceh keluar ya juga seperti itu,” ucapnya dalam pertemuan terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 tersebut.
Dia juga menyebutkan, siapapun yang melihat Aceh dari luar, Aceh kini sedang tidak baik-baik saja dari semua sisi dan semua isu. Seperti kemiskinan, kasus narkoba dan kejahatan seksual yang kian meningkat.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, generasi muda Aceh sekarang ini merasa Aceh tidak ada harapan, tidak ada optimisme pada diri mereka untuk menggapai cita-cita yang cerah.
Oleh karena itu, kata Dahlan, perlu ada kontribusi media untuk membantu meredam kegelisahan anak muda Aceh dengan menulis berita-berita tentang kesuksesan putra putri maupun tokoh-tokoh Aceh, bukan hanya menulis tentang berita-berita jelek saja.
Dia mengatakan, saat ini cukup banyak persoalan serius yang luput dari perhatian media. Misal seperti tata kelola pemerintah, kebijakan pemerintah, SiLPA dan lain sebagainya.
“Walaupun pemberitaan seperti ini tidak menjadi headline dan tidak banyak pembacanya, namun sangat menarik jika ditulis dan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.
Dia berharap kepada media bisa melakukan peliputan yang lebih mendalam untuk disampaikan kepada publik, bukan hanya sebatas peristiwa yang sekadar lewat saja.
“Jika ada yang tidak pas terkait pola hubungan eksekutif dengan legislatif menjadi headline, bukan hanya di media online bahkan di media cetak sekalipun,” ucapnya.
Kedepan, kata Dahlan, orang semakin cerdas dalam konteks pemberitaan. Jika hanya sekadar menyampaikan peristiwa atau menulis sekadar ada perintah, itu akan kalah dengan media sosial. Maksudnya akan kalah dengan cuitan netizen, namun tidak akan masuk substansinya.
“Contoh lain misalnya, bicara peristiwa banjir, narkoba, kekerasan seksual. Beritanya hanya sebatas itu saja, tidak ada kelanjutannya, bagaimana mengatasinya sehingga hal ini tidak berulang,” sebutnya.
Selain itu, kata Dahlan, ada banyak isu-isu publik di Aceh yang perlu ditelusuri lebih dalam. Baik itu tentang kemiskinan, pengangguran, stunting dan angka kematian ibu hamil.
Memang pada konteks tertentu, ucap Dahlan, kelihatannya tidak menarik untuk ditulis, tapi ketika ditulis seperti itu juga ada segmen pembacanya. Kalau hanya “berita sampah” tidak ada bedanya dengan kelompok hore-hore yang ada di luar, yang tidak memberikan kontribusi apapun.
Dahlan menuturkan, dalam konteks dunia hari ini yang sudah digitalisasi, dorongan publik menjadi sangat berpengaruh untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Biasanya suatu kebijakan itu apabila di dorong oleh media, kebijakannya bisa berubah.
Jadi dia berharap, dengan perkembangan digitalisasi dan kehadiran media siber, mengejar kecepatan tidak mengurangi substansinya.
“Walaupun sekarang, kecenderungannya kalau di media online bad news is good news (kabar buruk adalah berita yang baik), yang penting kejar cepat-cepatan. Kalo kejar cepat-cepat dengan media sosial hari ini masyarakat bisa lebih cepat. Hanya mengejar rating, namun tidak ada substansi,” tuturnya.
Dahlan berharap media maupun wartawan harus dibarengi dengan penguasaan materi dan pemantapan kompetensi profesi secara teknis, kapasitas dan wawasan. Bisa membaca gerak zaman dan membaca isu yang berkembang yang diinginkan oleh publik maupun politisi. (Kia Rukiah)
