Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya membantah pernyataan Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang menyatakan Dirut Bank Aceh Syariah harus orang Aceh.
“Menurut saya tidak juga demikian, siapa saja boleh, yang penting memang ahli di bidangnya,” sebut Pon Yaya saat ditanyai Waspadaaceh.com, di Banda Aceh, Senin (20/2/2023).
Dalam perekrutan dan penetapan, seharusnya DPR RI sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak masuk terlalu dalam, karena yang berhak memberikan statemen seharusnya DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
“Seharusnya DPR RI melihat dalam kacamata DPR RI, harus warga Indonesia tidak mesti ada kalimat yang seolah-olah ada pertikaian antara Aceh dengan bukan Aceh,” jelasnya.
Politisi Partai Aceh ini menyebutkan, saat ini proses perekrutan sudah berjalan, serahkan saja pada manajemennya sesuai yang telah dijalankan. Jangan ada kalimat bahwa Aceh bukan bagian dari Indonesia.
“Begitu juga dengan perekrutan Dirut BAS sendiri, tidak baik rasanya DPR RI berbicara bahwa Dirut BAS harus orang Aceh. Biarkan saja mengalir dengan sendirinya kalau memang orang Aceh menjadi Dirut BAS berarti sudah ketetapan,” tutur Putra Pasee ini.
Dia melanjutkan, kalimat Aceh atau non Aceh sebaiknya pejabat setingkat DPR RI tidak usah bermain dinamika seperti ini, mengingat semua warga Indonesia sama di mata hukum. Siapa saja boleh mencalonkan diri.
Dia menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) profesional dalam merekrut calon Dirut BAS dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.
Dia menyebutkan, DPRA bagian dari penyelenggara pemerintahan selalu mengawasi dan memonitor dari jauh semua kegiatan di Aceh termasuk proses perekrutan Dirut BAS yang dilakukan oleh manajemen BAS itu sendiri. Perkembangan terakhir, sebut Pon Yaya, dia melihat satu SK PDF pada seorang pejabat di Aceh bahwa OJK pusat telah menyetujui atas nama Muhammad Syah menjadi Dirut Bank Aceh.
Namun, siapapun yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh sebagai Dirut BAS, paling kurang harus membuka porsi atau memudahkan rakyat dalam mengambil modal kerja.
Sebelumnya, Koordinator dan Anggota Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, M.Nasir Djamil, mendesak OJK memilih putra Aceh menjadi Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS). Selain untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan perbankan di Aceh, memilih Dirut BAS yang juga orang Aceh diharapkan untuk menjaga martabat Aceh.
“Dirut BAS harus orang Aceh. Itu harga mati alias tidak ada negosiasi. Lebih baik dirutnya orang Aceh meskipun kompetensinya belum sempurna. Nanti bisa ‘learning by doing’ dalam perjalanannya ke depan. Jika bukan orang Aceh, Forbes akan menolak dan menyampaikannya ke OJK Pusat,” kata Koordinator Forbes M. Nasir Djamil. (*)
