Pejabat publik seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan justru memperlebar jurang pemisah.
Rumah Uya Kuya, Eko Patrio dan Ahmad Sahroni menjadi saksi bisu amarah publik yang meluap. Lebih dari sekadar demonstrasi, pergerakan massa ini adalah alarm bagi para wakil rakyat yang seolah lupa pada siapa mereka berutang budi.
Joget beberapa orang anggota DPR dan cacian lainnya adalah simbol dari jurang yang menganga antara elite politik dan rakyat yang merasa terkhianati.
Insiden ini, meski tampak berbeda, memiliki akar yang sama: hilangnya empati dan sensitivitas pejabat publik terhadap realitas pahit yang dihadapi masyarakat. Uya Kuya dan Eko Patrio dengan video jogetnya yang viral di tengah gelombang kegelisahan masyarakat, dianggap tuli terhadap jeritan rakyat. Permintaan maaf yang terlambat seolah tak mampu memadamkan api amarah yang telah berkobar.
Ahmad Sahroni, dengan entengnya melabeli pengkritik DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Sikapnya ini bukan hanya arogan, tetapi juga mempertegas jarak antara wakil rakyat dan mereka yang seharusnya ia wakili. Pencopotan jabatannya menjadi bukti bahwa lidah tak bertulang seorang pejabat bisa berakibat fatal.
Data terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR RI berada pada titik nadir dalam lima tahun terakhir, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja lembaga tersebut.
Kemarahan rakyat sudah tak terbendung hingga muncul tagar terkait Uya Kuya, Eko Patrio dan Ahmad Sahroni yang merajai trending topic di berbagai platform media sosial, dengan sentimen negatif yang mendominasi percakapan.
Fenomena ini dinilai sebagai manifestasi dari krisis representasi yang parah di tubuh DPR. Pejabat publik seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan justru memperlebar jurang pemisah.
Kedua peristiwa ini adalah tamparan keras bagi para pejabat publik. Empati, sensitivitas, dan kemampuan mendengar adalah fondasi utama yang harus dimiliki setiap wakil rakyat. Tanpa fondasi ini, kepercayaan publik akan runtuh, dan legitimasi lembaga legislatif akan semakin tergerus.
Masyarakat juga harus lebih cerdas dan kritis dalam menilai setiap tindakan dan ucapan pejabat publik. Jangan biarkan diri kita terpecah belah oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk mengaburkan masalah yang lebih mendasar.
Semoga apa yang sudah terjadi menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi para pejabat publik di negeri ini. (*)
