Banda Aceh (Waspada Aceh) – Politisi senior Aceh, H.Karimun Usman, menyesalkan beredarnya informasi bohong (hoax) yang kini semakin menyebar, terkait dengan penyaluran pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah (BAS) dan monopoli proyek pembangunan di Aceh.
“Saya minta Polda Aceh menangkap pelaku penyebar hoaks yang kian hari semakin masif berkembang di Aceh, hingga bisa menimbulkan kegaduhan di ranah publik. Juga merugikan banyak pihak, termasuk merugikan Pemerintah Aceh,” kata Karimun Usman kepada Waspada di Banda Aceh, Kamis (26/3/2020).
Kata Karimun, kini kondisinya menjadi tidak kondusif, karena itu tidak boleh dibiarkan. “Makanya kita minta Kapolda segera bereaksi,” tegas Karimun Usman.
Karimun diminta oleh Waspada komentarnya terkait informasi hoaks mengenai pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah yang disebut sebesar Rp108 miliar dan penggiringan opini monopoli proyek di Unit Lelang Proyek (ULP) Aceh.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Aceh ini menjelaskan bahwa terkait pembiayaan Bank Aceh Syariah tersebut, kepada salah satu perusahaan di Aceh, sebenarnya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur bank.
“Jadi pemberitaan selama ini yang digembar-gemborkan sebagai bermasalah, adalah tidak benar. Ada yang sengaja melakukan penggiringan opini hoaks oleh oknum tertentu karena memiliki kepentingan. Dan semua informasi yang dikembangkan itu sangat bertolak belakang dengan data dan fakta,” lanjut Karimun Yahya, politisi yang dikenal cukup dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ini.
“Saya melihat, isu yang dibangun tak lebih untuk menjatuhkan orang lain, dan mengaitkan satu masalah dangan masalah lain. Padahal kedua persoalan tersebut sama sekali tidak memiliki kolerasi,” tegas mantan Anggota DPR RI itu, serius.
Untuk itu, sekali lagi Karimun mendesak Polda Aceh untuk segara menangkap aktor di balik penggiringan isu dan informasi hoax tersebut. “ Jangan gara-gara dia satu orang merusak nama Aceh di tingkat nasional. Selama ini kita dikenal sebagai daerah dengan penyebaran hoaks no 1 di Indonesia,” lanjutnya.
Menurut Karimun, ada pihak dengan sengaja membuat opini seolah-olah masalah ULP dan penyaluran pembiayaan dari Bank Aceh Syariah itu satu kesatuan. Padahal, sebutnya, tidak demikian.
“Masalah ULP murni permainan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama baik Pemerintah Aceh. Sedangkan masalah pembiayaan Bank Aceh itu merupakan ranahnya pengusaha, dan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan faktanya,”papar Karimun.
Lebih jauh Karimun menjelaskan implikasi dari narasi hoaks yang digiring, adalah sebagai upaya pihak tertentu untuk melemahan sektor usahan produktif di Aceh yang saat ini membutuhkan dukungan dari perbankan.
“Selaku Dewan Penasehat DPD PDI P Aceh, saya siap memback-up Kapolda Aceh dan melakukan koordinasi dengan pusat untuk memberantas penyebaran hoaks yang sangat masif terjadi Aceh,” tegas Karimun Usman. Dia juga meminta Kapolda untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini membuat opini sesat terutama di ranah publik Aceh.
Sahabat Muda Jokowi
Sementara itu, Sahabat Muda Jokowi-Dodo, Arwin Mega meminta Polda Aceh untuk mengusut isu kredit Rp108 miliar. Kenyataanya, kata Arwin Mega, Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah sudah melalui mekanisme standar perbankan secara nasional.
Kredit tersebut juga tidak mencapai Rp108 miliar, tepatnya Rp83 miliar. Pihak Bank Aceh Syariah sudah memberikan klarifikasi secara resmi terkait nominal pembiayaan yang disalurkan ke perusahaan, yang salah satu pemiliknya adalah Makmur Budiman, Ketua Umum KADIN Aceh.
“Pemberitaan selama ini mengenai kredit 108 miliar rupiah sesuatu hal yang keliru, dan telah menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian Aceh kedepan. Makanya perlu diproses secara hukum pihak-pihak yang telah membuat gaduh di tengah merebaknya wabah COVID-19,” lanjut Arwin Mega.
Sahabat Jokowi-Dodo, sekaligus Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh Tengah ini juga, mengatakan, Aceh menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk bangkit dari ketertinggalan.
Maka apabila ada pihak-pihak tertentu yang menggiring opini tidak berdasarkan fakta, harus cepat ditindak oleh pihak aparat keamanan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Aceh.
“Kepada bapak Kapolda Aceh saya berharap untuk segera merespon setiap informasi bohong yang beredar di masyarakat. Apabila informasi tersebut tidak benar (hoaks) maka tidak bisa dibiarkan. Bila dibiarkan, ke depan penyebaran berita bohong di Aceh akan semakin gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Aceh ini maju seperti provinsi lain,” tegas Arwin Mega.
Penyebar berita hoaks dimaksud, beberapa hari ini gencar melalui hampir semua platfon media sosial (Medsos), antara lain grup WhatsApp Group dan Facebook, yang berpotensi memancing dan memperkeruh kembali keamanan dan ketenteraman masyarakat di Aceh. (b01)
