Banda Aceh (Waspada Aceh) – Keterbukaan informasi publik di Aceh dinilai telah memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha, mengatakan akar kuat keterbukaan informasi di Aceh berasal dari sejumlah peristiwa krusial, termasuk Tsunami 2004, rekonsiliasi 2005, dan tren media baru tahun 2010.
“Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya menciptakan momentum bagi keterbukaan informasi tetapi juga memperkuat sistem demokrasi dan akuntabilitas publik,” ujar Arya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang berlangsung di Hermes Hotel, Banda Aceh, Selasa (23/7/2024).
Arya, yang menyelesaikan studi doktoralnya di Turki, menekankan bahwa situasi krisis pasca-tsunami dan kemunculan media baru mendukung kebebasan pers dan regulasi yang lebih terbuka.
“Ekosistem tersebut telah menciptakan dasar yang kokoh untuk keterbukaan informasi publik di Aceh,” jelasnya.
Dalam forum yang sama, Maria Puspita Sari dari Universitas Indonesia menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi publik di Aceh sebagai contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Penilaian IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) Aceh melibatkan lima kelompok informan ahli: pemerintah, pengusaha, akademisi, jurnalis, dan masyarakat.
Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi diterapkan dan memperbaiki area yang masih membutuhkan peningkatan.
Ketua Komisi Informasi Aceh, Arman Fauzi, didampingi Ketua Pokja Muhammad Hamzah, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap lembaga-lembaga yang masih dalam proses menerapkan keterbukaan informasi atau terlibat dalam sengketa publik.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong semua pihak agar menyediakan informasi yang akurat dan terbuka. Keterbukaan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah dan lembaga lainnya,” tambah Hamzah. (*)
