Aceh Utara (Waspada Aceh) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak banjir di Aceh dapat kembali berfungsi normal sebelum tahun ajaran baru 2026/2027, khususnya untuk bangunan dengan kategori rusak ringan dan sedang.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat meninjau sejumlah sekolah terdampak banjir di Aceh Utara, Rabu (28/1/2026), di antaranya SMK Negeri 2 Muara Batu, SMP Negeri 2 Muara Batu, dan SMK Negeri 1 Baktiya Barat.
“Untuk sekolah yang rusak ringan dan sedang, kami harapkan sudah bisa selesai sebelum tahun pelajaran baru 2026/2027. Setelah penandatanganan PKS, pengerjaan bisa langsung dimulai,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menyebutkan, secara umum kegiatan belajar mengajar di sekolah terdampak banjir sudah mulai berjalan, meski sebagian siswa masih harus belajar di ruang kelas darurat karena proses pembersihan belum sepenuhnya rampung.
Untuk mendukung kelancaran pembelajaran, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan meja dan kursi agar siswa tidak belajar di lantai, serta school kit bagi siswa SMP, SMA, dan SMK.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas sekolah hingga kembali normal.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi berat bagi gedung sekolah yang mengalami kerusakan parah. Khusus untuk SMK yang ditinjau, nilai rehabilitasi mencapai Rp48 miliar.
Sementara untuk SMK di Aceh secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp270 miliar.
“Untuk sekolah-sekolah lain, kami juga bantu melalui dana operasional pembersihan dan penggantian alat-alat belajar yang rusak, sehingga anak-anak bisa segera belajar dengan lebih baik,” ujarnya.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Kemendikdasmen juga menggandeng TNI Angkatan Darat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi sejumlah bangunan pendidikan.
“Kami menggunakan dua skema. Untuk kelas darurat, kami bekerja sama dengan dinas dan lembaga mitra. Sementara untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi, kami bekerja sama dengan TNI AD,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, pembangunan dengan sistem swakelola diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi. Meski demikian, untuk sekolah yang harus direlokasi atau dibangun baru dalam jumlah besar, waktu pengerjaan diperkirakan bisa lebih dari enam bulan.
“Skala kerusakannya besar, jadi kami mohon semua pihak bersabar. Namun kami berkomitmen, secara bertahap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh, menjadi prioritas,” tutupnya. (*)
