Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Kelompok Usaha Pemuda Indonesia (KUPI), T. Ayatullah Bani Baet atau Dek Tam, meminta Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025.
Ia menilai keterlambatan realisasi anggaran berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta mengganggu keberlanjutan berbagai program pembangunan.
“Realisasi APBA 2025 harus menjadi prioritas. Jika terus tertunda, banyak sektor ekonomi yang akan terdampak, mulai dari usaha kecil hingga program pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujar Dek Tam, Minggu (9/3/2025).
Menurutnya, APBA merupakan salah instrumen dalam menggerakkan roda perekonomian Aceh, terutama dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat. Keterlambatan pencairan anggaran bisa menyebabkan penundaan berbagai progran, menghambat distribusi bantuan sosial, serta memperlambat perputaran uang di daerah.
Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis komunitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika realisasi anggaran tersendat, upaya pemulihan ekonomi pascapandemi juga akan terganggu.
Dek Tam berharap pemerintah tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga memastikan eksekusi anggaran berjalan tepat waktu. “Kami butuh langkah konkret agar manfaat APBA 2025 bisa segera dirasakan masyarakat. Jangan sampai keterlambatan ini merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Kelompok pemuda dan pelaku usaha di Aceh pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat agar roda ekonomi daerah tetap stabil dan pembangunan tidak terhambat. (*)
