Seolah para pejabat pusat itu hanya ingin memastikan bahwa setidaknya orang bisa lewat jalan dengan nyaman, meskipun rumah warga masih terendam lumpur
Siapa sangka, setelah terjangan banjir bandang menghanyutkan puluhan ribu rumah dan memupus harapan masyarakat Aceh, yang datang bukanlah angin segar pemulihan, justru badai “ego pusat” yang membuat prosesnya tak terkoordinasi dengan baik.
Seolah menjadi aktor utama dalam drama komedi tragis, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pusat tampaknya merasa dirinya adalah “raja tanpa mahkota” yang harus menguasai setiap langkah. Ia lupa bahwa konsep otonomi daerah dan dekonsentrasi seharusnya menghapuskan budaya yang menganggap “saya paling penting” ini.
Koordinasi yang mereka klaim seperti menyusun teka-teki tanpa petunjuk, setiap institusi bekerja seperti pasukan yang tidak tahu arah: Danantara membangun hunian, PU dengan struktur, BNPB bergerak menurut perintah pimpinannya, sementara Satgas pusat bagai pelatih yang tidak bisa mengeluarkan instruksi jelas.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menjadi pemerhati yang jeli menyaksikan pertunjukan “kocak” ini. Ia mengungkapkan bahwa data hunian sementara (Huntara) seolah menjadi rahasia negara, sulit diakses publik. Tidak ada pembaruan berkala, hingga masyarakat harus berkeliling desa demi desa hanya untuk mengetahui apakah material pembangunan sudah tiba atau malah “berlibur” di jalan.
Satgas pusat berpikir bahwa setiap keputusannya adalah bentuk kebijaksanaan, padahal yang terjadi justru membuat korban bencana semakin bingung dan cemas. Begitu juga aparat di daerah, dianggap bagai angin lalu.
Akibatnya kini, pembersihan lumpur di pemukiman bagaikan menggali tanah dengan sendok kecil, entah kapan akan selesai. Sementara warga terdampak banjir tetap sabar berada dalam penantian selama dua bulan ini.
Normalisasi sungai seolah menjadi proyek yang hanya ada di kertas, dan sistem irigasi seperti jaringan yang putus di mana-mana. Satu-satunya yang menunjukkan perkembangan adalah pembangunan Huntara dan pembersihan lumpur di jalanan, itu pun di kota-kota.
Tampaknya Satgas pusat hanya ingin memastikan bahwa setidaknya orang bisa lewat jalan dengan nyaman, meskipun rumah warga masih terendam lumpur.
Ironisnya, Presiden Prabowo sesungguhnya telah memberikan instruksi tegas agar seluruh pengungsi bisa tinggal di Huntara menjelang Ramadhan. Tapi sepertinya Satgas pusat hanya mendengar instruksi itu dengan telinga sebelah, seperti anak yang diberi tugas mengerjakan PR tetapi malah bermain-main hingga waktu hampir habis.
Bahkan sekarang, pengungsi mulai jarang menerima bantuan relawan, yang mestinya menjadi perhatian Satgas. Namun Satgas pusat seolah tidak menyadari bahwa kepastian informasi adalah makanan yang sama pentingnya dengan bahan pangan bagi korban bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa hanya Kabupaten Aceh Besar yang telah kembali normal. Itu bukan prestasi gemilang yang patut dibanggakan, di mana sebagian besar daerah lain masih terpuruk dalam ketidakpastian pemulihan.
Mungkin ada yang berpikir bahwa satu kabupaten normal sudah cukup untuk menyatakan bahwa “semua baik-baik saja”. Sementara daerah pegunungan seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih menunggu perhatian yang seharusnya datang jauh lebih awal. Termasuk juga desa-desa di pelosok Aceh Tamiang dan Aceh Utara yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Satgas Kemendagri seharusnya menjadi lokomotif yang menggerakkan seluruh tubuh pemulihan bencana, bukan menjadi batu sandungan yang membuat aktivitas kerja menjadi ribet dan macet.
Pejabat pusat harus menghilangkan ego yang membuat mereka merasa paling penting, tapi harus belajar berbagi wewenang dengan pemerintah daerah, dan memberikan transparansi informasi yang mendukung. Bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah dalam karut marut pemulihan bencana Aceh. (*)
