Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyalurkan bantuan senilai Rp2,8 miliar lebih untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Turut hadir dalam rombongan Pemprov Kalteng antara lain Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng Said Salim, S.Kom, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Kalteng Alpius Patanan, S.Hut, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Sri Mulya, serta Kepala Bidang Anggaran BKAD Kalteng Patitis A. Dewi.
Berita Terkait :
Koalisi Sipil Demo di DPRA, Desak Status Bencana Nasional dan Audit Ekologi
Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi bantuan keuangan dari Pemprov Kalteng sebesar Rp1 miliar, bantuan keuangan dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah sebesar Rp1,3 miliar, serta bantuan barang senilai Rp215 juta. Dari jumlah tersebut, barang senilai Rp200 juta disalurkan melalui Polda Aceh dan Rp15 juta (8 koli) melalui Baitulmal.
Selain itu, turut disalurkan uang tunai sebesar Rp51.540.000 melalui Baitulmal serta bantuan dari Bank Kalteng sebesar Rp250 juta yang akan ditransfer ke rekening Baitulmal Aceh. Total bantuan yang diterima Pemerintah Aceh mencapai Rp2.816.540.000.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Saat ini Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh,” ujar M. Nasir.
Berita Terkait :
Kunjungi Aceh Tamiang, Prabowo Minta Maaf dan Janji Percepatan Penanganan Korban Banjir
Ia menyebutkan wilayah terdampak terparah berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kondisi di Kabupaten Bireuen juga menjadi perhatian serius karena sejumlah desa dan dusun dilaporkan hilang akibat bencana. Sementara Kabupaten Pidie hingga kini masih berstatus siaga darurat.
Penanganan infrastruktur, khususnya akses transportasi di wilayah tengah Aceh, juga menjadi prioritas. M. Nasir menjelaskan konektivitas menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah baru kembali terhubung pada Minggu (14/12/2025) setelah rampungnya pembangunan jembatan bailey.
“Koneksi ini sangat krusial untuk memastikan pasokan logistik bisa masuk. Jika jembatan bailey tidak selesai hari itu, stok pangan Bulog dipastikan habis dan masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, serta Gayo Lues terancam kelaparan,” tegasnya. (*)
