Minggu, Mei 19, 2024
Google search engine
BerandaAcehKakanwil Kemenkumham Aceh Minta Satker Tingkatan Kinerja di Lapangan

Kakanwil Kemenkumham Aceh Minta Satker Tingkatan Kinerja di Lapangan

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, meminta kepada seluruh satuan kerja (Satker) untuk meningkatkan kinerja di lapangan pada tahun 2022.

“Pertama kita harapkan teman-teman para satuan kerja untuk meningkatkan kinerja di lapangan,” ucap Meurah saat membuka Rapat Koordinasi Tahun 2022, di Hotel Grand Aceh, Rabu (23/3/2022).

Dalam sambutannya, Meurah menyampaikan bahwa tujuan diadakan raker untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak. Artinya, capaian kinerja tahun 2022 harus benar-benar dilaksanakan sejak awal tahun ini.

Kemudian dengan dilakukannya raker, Meurah berharap bisa menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2022. Salah satunya terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM.

“Bagaimana kita mewujudkan pelayanan prima, pelayanan yang berorientasi dan berakhlak untuk memperoleh peringkat WBK-WBBM. Mudah-mudahan semua lapas rutan bisa mewujudkan pendidikan tersebut,” harap Meurah.

Dalam mencapai itu semua, Meurah juga berharap kepada Kasatker untuk benar-benar menyuport dan bekerja secara kolaboratif dengan tim pokja di lapangan demi mewujudkan WBK-WBBM. Tentu dengan kerjasama tersebut dapat melahirkan berbagai inovasi pelayanan baik di lapas maupun di imigrasi.

“Karena pelayanan yang diberikan itu harus benar-benar nyaman dan aman untuk masyarakat yang menerima pelayan kita,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy mengatakan, tujuan raker  merupakan evaluasi kinerja tahun lalu supaya dilaksanakan di tahun ini agar bisa berjalan lebih baik lagi.

“Kami dari kementerian sudah ditetapkan target-target prioritas apa yang harus dilakukan, jadi kami tinggal melaksanakan saja,” sebutnya.

Maka untuk itu, kata dia, setiap elemen diperlukan satu frekuensi serta koordinasi yang ketat agar program yang sudah dirancang bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sebelumnya, dalam laporan awal Rahmat menyebutkan raker diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari 37 Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, 26 Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan 37 Ketua Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. (Kia Rukiah)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER