Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh menyarankan kepada pemerintah untuk membangun bendungan (dam) di bagian hulu untuk menyelamatkan masyarakat dan lahan pertanian yang berada di bagian hilir Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur dari terjangan banjir.
“Kami perkirakan setidaknya dalam lima tahun terakhir, kerugian akibat terjangan banjir di Aceh Utara dan Aceh Timur bisa mencapai 4 triliun rupiah. Itu kerugian dari rumah dan peralatan yang rusak, kesehatan, juga rusaknya lahan pertanian masyarakat akibat banjir,” kata Ketua Kadin Aceh M Iqbal Piyeung kepada Waspadaaceh.com, Rabu (19/10/2022) di Gedung Kadin Aceh di Banda Aceh.
Kata Iqbal, bila di bagian hulunya, yaitu di daerah Kabupaten Bener Meriah atau Aceh Tengah dibangun bendungan, maka debit air bisa dikendalikan. Bila curah hujan tinggi, sebut Iqbal, air bisa tertampung di bendungan sehingga tidak terjadi banjir kiriman. Sebaliknya bila musim kering (kemarau), air tetap tersedia di bendungan sehingga lahan pertanian tidak lantas kekeringan.
“Dengan adanya bendungan, air bisa dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Bendungan bisa untuk pembangkit listrik tenaga air, sekaligus mengendalikan air bila terjadi musim hujan atau musim kemarau,” lanjut Iqbal.
Menurut Iqbal, bila dibiarkan seperti sekarang ini tanpa solusi, tidak saja rakyat yang menjadi korban, dan lahan pertanian mengalami kerusakan, tapi juga pemerintah setiap tahun harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi hal itu belum bisa mengatasi masalah banjir untuk jangka panjang.
“Jadi solusinya menurut kami, ya membangun dam (bendungan). Manfaatnya jelas dan bisa untuk jangka panjang. Pengeluaran anggarannya hanya sekali, tapi manfaatnya bagi rakyat bisa berpuluh tahun,” tegasnya.
Iqbal menyebutkan, bila di bagian hulu ada bendungan, maka dalam kondisi cuaca musim hujan atau musim kemarau, air tetap bisa dikendalikan. Lahan pertanian tidak akan kekeringan bila musim kering, dan tidak kebanjiran bila musim hujan, katanya. Begitu juga pemukiman penduduk tetap aman.
Iqbal memberi contoh, ketika Pemerintah Aceh di masa lalu (tahun 1980-an) membangun Waduk Keliling Indrapuri dan membangun (nolmalisasi) Krueng Aceh untuk mengendalikan banjir di Banda Aceh. Sebelum adanya waduk dan irigasi Krueng Aceh, Banda Aceh setiap tahun diterjang banjir kiriman. Tapi kini walau terjadi hujan lebat, air bisa dikendalikan.
Dengan keberadaan bendungan, menurut Iqbal, juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, yang sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh.
“Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ini tentu ramah lingkungan dibanding dengan tenaga fosil (batu bara atau migas). Aceh juga perlu memiliki kedaulatan energi yang ramah lingkungan. Energi baru terbarukan (EBT), dan Aceh punya potensinya,” kata Iqbal.
Selain bendungan di hulu, Pemerintah Aceh juga bisa membangun waduk untuk menampung limpahan air bila musim hujan, sekaligus waduk ini bisa berfungsi sebagai menjamin cadangan air bagi para petani di musim kemarau.
Seperti dilaporkan sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara, Asnawi mengatakan bahwa meluasnya banjir di Aceh Utara ini dipengaruhi dan dipicu oleh beberapa faktor. Selain curah hujan tinggi yang masih sering terjadi, kondisi tanggul DAS sungai-sungai besar juga kehilangan kemampuan menampung debit air yang berasal dari wilayah hulu Takengon (Aceh Tengah) dan Bener Meriah.
Asnawi menambahkan, banjir telah berdampak pada 22.535 jiwa yang tinggal di 95 gampong yang berada di 12 kecamatan. Dia memprediksi banjir masih berpotensi meluas hingga 14 kecamatan. Hasil kaji cepat yang dihimpun, sebanyak 6.775 unit rumah terdampak, kurang lebih 500 hektare lahan persawahan terendam banjir.
Menteri PUPR Tinjau Lokasi Banjir
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi banjir di Kabupaten Aceh Utara Selasa (18/10/2022). Bencana banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Krueng Keureuto dan Krueng Pirak setelah terjadi curah hujan tinggi di hulu sungai.
Menteri Basuki mengatakan, peninjauan penanganan bencana banjir dilakukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan infrastruktur rusak terdampak banjir. Menurut laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Ditjen Sumber Daya Air terdapat 4 tanggul sungai jebol, dengan sisa kondisi kritis ada 18 titik.
Berdasarkan hasil inventarisasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, penanganan 4 tanggul jebol yang perlu segera dikerjakan adalah Sungai Krueng Pasee Desa Madan Sepanjang 100 meter, Sungai Krueng Keureuto Desa Mancang sepanjang 150 meter, Sungai Krueng Peuto Desa Meunasah sepanjang 120 meter, dan Sungai Krueng Peuto Desa Trieng sepanjang 100 meter. (*)
