Banda Aceh (Waspada Aceh) – Juru Bicara Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, Tomi Mukhtar, menegaskan informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah media online terkait anggaran ratusan juta rupiah untuk jasa buzzer adalah tidak tepat.
Klarifikasi tersebut disampaikan Tomi Mukhtar pada Selasa (9/9/2025) melalui siaran pers resmi Pemko Banda Aceh. Menurutnya, Pemko Banda Aceh tidak pernah menggunakan jasa individu atau kelompok buzzer dalam menjalankan komunikasi publik.
“Pemko Banda Aceh mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan berkolaborasi bersama para influencer,” kata Tomi.
“Contohnya, dalam mempromosikan program ‘Ayo Kembali ke Pasar Aceh,’ kami menggunakan influencer agar informasi dapat tersampaikan luas dan langsung ke masyarakat. Akunnya juga jelas, bukan akun tanpa nama.”
Selain program tersebut, jasa influencer juga digunakan untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pemko Banda Aceh pun berencana memperluas kerja sama dengan media online maupun media mainstream.
Tomi menjelaskan, anggaran publikasi tersebar di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus khusus di Diskominfotik untuk publikasi melalui media sosial.
“Jika dihitung proporsional, anggaran yang digunakan relatif kecil, sekitar Rp10–15 juta per OPD per tahun. Hanya karena anggaran berpusat di satu OPD, jumlahnya terlihat besar. Nilai ini wajar untuk mendukung komunikasi publik agar informasi tersampaikan dengan baik,” jelasnya.
Lebih jauh, Tomi menegaskan strategi komunikasi Pemko melalui media sosial atau influencer merupakan upaya menyampaikan informasi yang transparan, baik terkait kebijakan positif maupun kritis.
“Kebijakan pemerintah juga menjadi media kontrol bagi semua program OPD. Informasi yang diberitakan tercatat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga dapat diakses semua pihak. Kami berkomitmen untuk transparan,” tambah Tomi.
Tomi Mukhtar berharap masyarakat tidak terpengaruh informasi yang kurang tepat dan tetap berperan sebagai kontrol sosial.
“InsyaAllah, Pemko Banda Aceh selalu bersikap transparan demi pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya. (*)
