“Setelah menunggu lama, desa terpencil Lesten akan segera terhubung langsung dengan Desa Pulau Tiga, Aceh Tamiang, yang hanya berjarak 8 Kilometer dengan Desa Lesten, Pining, Gayo Lues”
— H.Muhammad Amru–
“Ini baru pertama kali seorang Gubernur Aceh sampai ke Desa Lesten. Saya beberapa kali sudah ke daerah ini, pertama ketika saya baru dilantik menjadi bupati. Kami harus menggunakan sepeda motor trail, karena kondisi jalan yang masih sulit diakses,” kata Bupati Gayo Lues, H.Muhamamd Amru, belum lama ini.
Bahkan suatu kali, ketika ingin ke daerah perbatasan antara Gayo Lues dengan Aceh Tamiang, yang juga disebut sebagai SP 2, Bupati Amru dan rombongan pernah pula harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, mulai dari waktu Magrib hingga tengah malam.
“Karena waktu itu rombongan menaiki sepeda motor trail, mencoba menembus jalan dari Pulo 3 ke Lesten, tapi gagal. Ketika itu kami harus tinggal di hutan, kemudian dengan berjalan kaki melanjutkan perjalanan menuju Desa Lesten,” kenang Bupati Gayo Lues ini.
Kunjungan terakhir Bupati Amru, pada Senin (19/8/2019), ke Desa Lesten, sekaligus mendampingi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Nova melakukan perjalanan dinasnya ke beberapa kabupaten di Aceh untuk melihat langsung kondisi infrastruktur di desa-desa pedalaman, sebagai upaya Pemerintah Aceh memperlancar konektivitas antar daerah.
Setelah menunggu lama, desa terpencil Lesten akan segera terhubung langsung dengan Desa Pulau Tiga, Aceh Tamiang, yang hanya berjarak 8 Kilometer dengan Desa Lesten, Pining, Gayo Lues.
Kunjungan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah itu, menandai dimulainya pembangunan jembatan bailey sepanjang 108 meter di atas sungai Lesten.
“Jembatan ini akan menghubungkan Gayo Lues dengan Aceh Tamiang,” lanjut Muhammad Amru, bupati yang dikenal dengan program gerakan sholat Subuh berjamaah di masjid, dan rajin puasa Senin-Kamis tersebut.
Memang tidak mudah menuju Lesten, saat ini pemerintah kabupaten baru menyelesaikan pengaspalan jalan ke Desa Lesten sekitar 10 km. Setidaknya masih perlu 8 Kilometer lagi agar lalulintas ke desa ini lebih nyaman dilintasi.
“Sudah diusulkan dari dana DOKA untuk kelanjutan pengaspalan,” jelas Bupati Amru. Jarak tempuh ke Desa Lesten dari Blang Kejeren sekitar 58 Kilometer. Sedangkan dari Blang Kejeren ke Pining sejauh 40 Kilometer. Dari Pining ke Desa Lesten 18 Kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam.
Kehadiran Nova Iriansyah Bupati Gayo Lues di Desa Lesten disambut antusias oleh masyarakat Lesten. Setelah disambut dengan acara tepung-tawar secara adat, Plt Gubernur diampingi bupati, melakukan acara pembukaan tanda dimulainya pembangunan jembatan di Sungai Lesten tersebut.
Membangun Konektivitas
Konektivitas antar-wilayah adalah pilihan utama untuk menjembatani berbagai arus informasi dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, kata pakar ekonomi nasional, Simon Pieter Soeijono. Peran infrastruktur di sini penting guna mempermudah akses masyarakat dan mengangkat potensi lokal yang ada sehingga menumbuhkan pusat ekonomi baru.
Pengembangan konektivitas menjadi salah satu prioritas Pemerintah Aceh, sebagaimana telah disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, kala memimpin Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur (CMGF) dalam Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT), September 2019, di Thailand.
Kendati puas pada kemajuan konektivitas udara di beberapa kota di Sumatera, seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, dan lainnya, Nova juga masih terus mengajak sektor swasta, terutama di sektor penerbangan untuk membuka jalur konektivitas baru antara Banda Aceh – Phuket – Penang, yang diharapkan mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi signifikan bagi Aceh di sektor pariwisata.
Tak hanya untuk terhubung dengan kawasan luar, di Aceh sendiri, Pemerintah Aceh dalam beberapa tahun terakhir, terus menggenjot pembangunan infrastruktur antar desa secara merata di seluruh Aceh.
Salah satunya dengan membangun jembatan penghubung, tidak saja untuk membuka isolasi, tapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pelosok daerah Aceh. Seperti yang dilakukan dengan membangun jembatan bailey untuk menghubungkan antar desa di perbatasan Kabupaten Gayo Lues dengan Aceh Tamiang.
Pada tahun 2018 saja, pemerintah telah membangun empat jembatan gantung. Empat jembatan gantung yang dibangun dengan dana APBN, yaitu jembatan gantung Pante Kala (60 meter) di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan anggaran Rp4,3 miliar, jembatan gantung Tanjong Dalam (72 meter) di Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran Rp5,14 miliar dan jembatan gantung Gunung Setan (72 meter) di Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran Rp6,16 miliar.
Satu jembatan lagi, jembatan gantung Sikundo (90 meter) di Kecamatan Pantee Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, pembangunannya berbiaya Rp3,74 miliar.
Sementara di awal tahun 2019, pemerintah telah menargetkan pembangunan jembatan gantung di Aceh sebanyak sembilan unit. Enam unit didanai oleh APBN dan tiga unit didanai dari APBA.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh, Achmad Subki mengatakan, enam jembatan gantung yang didanai APBN, yakni jembatan gantung Geunie (42 meter) di Kabupaten Pidie Jaya, jembatan gantung Alur Ngang (60 meter) di Kabupaten Gayo Lues, jembatan gantung Blang Panu (120 meter) dan Keude Trumon (90 meter) di Kabupaten Aceh Selatan serta diusulkan juga jembatan gantung Blang Brandeuh (90 meter) di Kabupaten Nagan Raya dan jembatan gantung Siron (120 meter) di Aceh Besar.
Sedangkan tiga jembatan gantung yang akan dibangun dengan dana Otsus Aceh terletak di Aceh Barat, yakni Seurendek-Tanoh Mirah (150 meter), Baro-Sipot (150 meter) dan jembatan gantung Pulo Teungoh-Dusun Sengkadeh (30 meter).
Ketika mengunjungi Gayo Lues, pada Agustus lalu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Bupati Amru, untuk mencanangkan pembangunan jembatan bailey yang menghubungkan Desa Lesten di Pining Kabupaten Gayo Lues dengan Desa Pulo Tiga, di Aceh Tamiang.
Pembangunan jembatan rangka baja itu dinilai bisa memotong rantai pasok hasil bumi/alam yang diangkut dari Kabupaten Gayo Lues. Diharapkan jarak tempuh ke Medan melalui Aceh Tamiang akan lebih singkat, sehingga komoditi hasil bumi yang ada di daerah tersebut bisa dibawa keluar dengan harga angkut yang lebih murah. Hal itu tentu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu.
Aceh memiliki beberapa wilayah strategis nasional, seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, PKN Banda Aceh, Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.
Selain itu, Aceh juga melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan strategis berdasarkan pendekatan kewilayahan yang merata dan terintegrasi, seperti Kawasan Industri (KIA) Ladong, Lampulo, Langsa dan di Abdya.
“Bukan hanya itu, Aceh juga memprioritaskan pembangunan kawasan pariwisata strategis (Sabang, Banda Aceh, Dataran Tinggi Gayo Alas, dan Singkil-Simeulue) serta pembangunan kawasan sentra industri kecil dan menengah,” ujar Nova dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2019 Wilayah Sumatera di Banda Aceh, Senin (11/3/2019). (Adv)
