Banda Aceh (Waspada Aceh) – Plh Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, M Gade Ridwan menjumpai massa yang demo di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (2/5/2024).
Saat menemui massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Peduli Rakyat Aceh (KAPPRA) itu, Gade menyampaikan bahwa aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sudah pulih atau aktif kembali.
“SPSE sudah aktif dua hari yang lalu,” kata Gade.
Begitu juga dengan pengakuan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, T Aznal Zahri, menyampaikan aplikasi SPSE kini bisa diakses kembali.
“Alhamdulillah, setelah melalui berbagai langkah perbaikan oleh LKPP RI ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia) kini aplikasi SPSE sudah bisa diakses kembali, ” kata Aznal, Selasa, (30/4/024).
Akibat gangguan tersebut, Pemerintah Aceh juga segera melakukan koordinasi dengan LKPP RI untuk memperbaiki gangguan tersebut.
Selain itu, pada saat itu Pemerintah Aceh juga telah mengirimkan personil Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Dinas Kominsa Aceh selaku pengelola server untuk berkoordinasi langsung dengan LKPP RI guna mengatasi kendala sistem tersebut.
Sebagaimana yang diketahui, massa mempertanyakan terkait terjadinya gangguan teknis atau eror system pada server aplikasi SPSE selama 11 hari atau sejak 18 April lalu.
“Tuntutan kita hari ini condong kepada lengahnya kepala ULP BPBJ karena SPSE sempat blank selama 11 hari,” kata Koordinator Aksi, Nafis Rakan.
Kasus ini kata Nafis, pernah terjadi pada dua tahun lalu atau masa kepemimpinan Nova Iriansyah. Saat itu, diberikan masukan harus digantikan dengan sistem Solid State Drive atau SSD, namun masukan itu diabaikan dan tetap menggunakan sistem hard disk.
LPSE ini, sebut Nafis, adalah ladang pusat dimana APBA itu dibagikan atau ditenderkan, sehingga sangat penting untuk pembangunan Aceh.
“Karena itu kami mendesak bapak Pj Gubernur menanyakan apa kabar yang kemarin teledor pada SPSE,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan ada apa di balik layar erornya SPSE dan kenapa tidak ada klarifikasi. Padahal, selama dua hari saja SPSE itu blank sudah jadi problematika dalam sistem pembangunan, katanya. (*)
