Banda Aceh ( Waspada Aceh) – Di tengah terjadinya musibah bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025, media sosial khususnya platform TikTok hingga kini dipenuhi postingan dan komentar yang mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan Aceh.
Bahkan, beberapa unggahan juga menghujat dan menghina masyarakat Aceh yang tengah tertimpa banjir dan longsor.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, dalam keterangannya pada Minggu (21/12/2025) menyatakan kesusahan terhadap hal itu.
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita?” ujar politisi Partai Aceh itu.
Tgk Muharuddin menjelaskan, beberapa postingan dan komentar yang beredar bernada provokatif dan berpotensi mempengaruhi psikologis masyarakat Aceh, khususnya jutaan korban yang masih berada di pengungsian.
Di antaranya, komentar seperti “Ooo banjirnya di Aceh ya? Kirain di Indonesia” dan “Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh ada Presiden sendiri”. Tak hanya itu, ada juga tuduhan bahwa masyarakat Aceh pencuri karena isu hilangnya 80 ton bantuan, serta klaim bahwa korban tidak tahu berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat dan hanya membanggakan bantuan internasional.
“Ini semuanya hoaks yang menyudutkan Aceh,” jelasnya.
Selain itu, ada juga komentar sinis yang meminta Aceh segera pisah dari Indonesia karena dinilai memalukan negara karena “mengemis” bantuan luar negeri. Tgk Muharuddin menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi “mematik api” kemarahan masyarakat Aceh dan menimbulkan gejolak sosial.
“Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana. Ini terlihat sampai sekarang sudah tiga minggu lebih bencana terjadi, masih ada daerah terisolir dan banyak korban yang minim bantuan,” ungkap mantan Ketua DPR Aceh itu.
Berita tentang hilangnya 80 ton bantuan juga telah dikonfirmasi oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) pada Rabu (10/12/2025), yang menyatakan telah menerima laporan tentang hal itu dan akan meneliti bersama TNI dan Polri.
“Saya dengar berita burung atau berita tidak valid ya, ada 80 ton hilang entah kemana. Kita turunkan (cek) semua di Bener Meriah,” katanya dalam konferensi pers setelah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh.
Mualem juga menyampaikan bahwa bantuan untuk wilayah tengah Aceh sudah maksimal disalurkan, tetapi perlu dicek apakah tepat sasaran.
Untuk menanggapi maraknya ujaran kebencian, Tgk Muharuddin mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menyebarkan konten tersebut, khususnya yang terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominsa) Aceh untuk menyurati secara resmi Komdigi terkait permasalahan ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Staf Ahli Kemkomdigi Wijaya Kusuma Wardhana pada September 2025 yang menyoroti pentingnya pengaturan ketat terhadap penyalahgunaan media sosial, termasuk live streaming, untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian.
“Tolong diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar. Aceh yang merupakan negara berdaulat dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, menyumbangkan emas dan pesawat, serta Radio Rimba Raya yang menyuarakan Indonesia masih ada. Juga sumbangan minyak dan gas Aceh untuk pembangunan Indonesia. Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh?” tutup Tgk Muharuddin.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Pemerintah Aceh, hingga 21 Desember 2025, jumlah rumah rusak akibat bencana di Aceh mencapai 106.058 unit, dan sebagian besar gardu induk listrik sudah beroperasi normal.
Namun, akses ke beberapa daerah seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terbatas, dan banyak korban masih membutuhkan bantuan seperti tenda pengungsian dan perawatan kesehatan. (*)
