Meulaboh (Waspada Aceh) – Aksi unjukrasa yang dilakukan sekitar seratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) di depan Gedung DPRK Aceh Barat, Senin (19/11/2018), di Meulaboh, nyaris ricuh menyusul tak adanya surat izin dari pihak kepolisian.
Namun, ada yang unik dalam aksi ini. Menurut pendemo, sebagian tenaga honorer K-2 di Aceh Barat yang sudah lulus menjadi PNS, ditenggarai melakukan pembayaran uang tunai dalam jumlah tertentu.
Uniknya, dalam salinan fotokopi yang diperlihatkan oleh pendemo ini, turut memuat nama penerima uang dengan jumlah uang yang harus disetorkan untuk bisa lulus CPNS di Aceh Barat sebesar Rp15 juta/orang.
Bahkan tak tanggung-tanggung, dalam salinan kuitansi tersebut tertera sebesar Rp45 juta, yang diduga diserahkan terkait pengurusan CPNS untuk tiga orang tenaga honorer.
Para pendemo juga berjanji akan kembali menggelar aksinya di depan gedung DPRK Aceh Barat pada hari Kamis (22/11/2018), setelah mendapatkan surat izin dari kepolisian di Aceh Barat.
Ditolak
Sebelumnya, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli,SE di hadapan pendemo mengatakan, dirinya selaku pimpinan lembaga legislatif di kabupaten ini, untuk sementara tidak bisa menerima aksi pendemo lantaran kegiatan tersebut belum mengantongi izin.
Padahal, ia mengaku sangat ingin mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan oleh pendemo.
“Saya minta maaf, karena belum ada izin dari polisi, kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu belum bisa kami terima,” katanya.
Namun setelah nantinya mengantongi izin, Ramli berjanji akan menerima kedatangan massa ke gedung DPRK Aceh Barat guna menyampaikan aspirasinya.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan berjanji akan kembali lagi untuk melakukan aksi serupa. (b01/ded)
