Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 dinilai telah berdampak serius terhadap perekonomian daerah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Apridar, menyebut skala kerusakan dan luasnya wilayah terdampak membuat kondisi Aceh sudah masuk dalam kategori krisis ekonomi daerah.
“Dampak bencana ini sangat serius. Hampir seluruh sektor ekonomi terdampak. Jika melihat data yang ada, ekonomi Aceh anjlok lebih dari 40 persen. Ini sudah bisa disebut krisis ekonomi daerah,” kata Apridar saat diwawancarai Waspadaaceh.com, Rabu (24/12/2025).
Bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota, mencakup 202 kecamatan dan 3.543 gampong di seluruh Aceh.
Korban Lebih dari 500 Orang, 2 Juta Jiwa Terdampak
Berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang diperbarui Selasa (23/12/2025) pukul 21.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 502 orang, sementara 31 orang masih dinyatakan hilang.
Sebanyak 540.281 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.017.542 jiwa tercatat terdampak. Selain itu, 4.939 orang mengalami luka ringan dan 474 orang luka berat.
Hingga kini, terdapat 2.174 titik pengungsian yang menampung 94.018 KK atau sekitar 374.827 jiwa.
Pertanian Paling Lama Bangkit
Apridar memperkirakan, pemulihan ekonomi Aceh pascabencana dapat memakan waktu 5 hingga 10 tahun.
“Sektor yang paling lama bangkit adalah pertanian. Pemulihan lahan, irigasi, dan produktivitas membutuhkan waktu panjang,” ujarnya.
Data posko menunjukkan, bencana ini merusak 72.406 hektare sawah, 23.307 hektare kebun, dan 39.505 hektare tambak. Selain itu, sebanyak 56.387 ekor ternak terdampak.
Infrastruktur Jadi Kunci Pemulihan
Selain sektor pertanian, kerusakan infrastruktur juga dinilai menjadi penghambat utama pemulihan ekonomi.
Bencana ini menyebabkan kerusakan pada 1.098 titik badan jalan dan 492 titik jembatan, sehingga menghambat distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi warga.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, Apridar menilai pemerintah Aceh harus memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar.
“Dengan keterbatasan fiskal daerah, fokus paling krusial yang seharusnya dikerjakan pemerintah Aceh adalah memulihkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, untuk memfasilitasi akses ke daerah terdampak dan meningkatkan mobilitas ekonomi,” kata mantan Rektor Universitas Malikussaleh dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) tersebut.
Peran Pemerintah Pusat Perlu Diperkuat
Apridar juga menilai kehadiran dan kesungguhan pemerintah pusat perlu ditingkatkan agar sebanding dengan skala bencana yang dihadapi Aceh.
“Kehadiran dan kesungguhan pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan untuk sebanding dengan skala bencana yang dihadapi Aceh. Meskipun telah ada bantuan dan dukungan, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk membantu Aceh pulih,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika tidak ditangani secara serius, anak-anak korban bencana berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi jangka panjang, mengulang pengalaman Aceh pada masa pascakonflik.
“Aceh punya sejarah anak-anak korban konflik. Sekarang muncul anak-anak korban bencana. Jika akses pendidikan dan kesehatan mereka terabaikan, dampaknya akan panjang,” kata Apridar.
Untuk mencegah munculnya pengangguran baru di tengah upaya Aceh menekan angka pengangguran Apridar mendorong pemerintah memperkuat pendidikan, pelatihan vokasi, dan kewirausahaan bagi generasi muda terdampak bencana.
“Ini langkah paling realistis agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan dan pengangguran baru,” jelasnya. (*)
