Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Aceh. Perpanjangan ketiga kalinya ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 9 – 22 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).
Mualem mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Menurutnya, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran warga terdampak.
Selain itu, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, serta perlunya percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menjelaskan, perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh.
“Sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian masyarakat harus segera pulih agar aktivitas warga kembali normal,” katanya.
Selain itu, Mualem menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan guna memulihkan konektivitas masyarakat. Ia juga meminta para bupati dan wali kota agar menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026.
“Dokumen R3P ini menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang lebih baik dan berketahanan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Mualem menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Pemerintah akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” tutup Mualem. (*)
