Sigli (Waspada Aceh) – Gonjang-ganjing di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, kian meruncing paska rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang digelar Jumat pekan lalu. Fraksi PAN, PKB dan Demokrat, mengancam akan menempuh jalur hukum.
Memanasnya suhu politik di dalam tubuh wakil rakyat daerah berjuluk Pang Ulee Buat Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe, itu dipicu beberapa persoalan. Diantaranya, dugaan keluarnya Fraksi Partai Daerah Aceh (PDA) dari koalisi Pidie Hebat, Rakyat Berdaulat, dan hasil rapat paripurna pembentukan AKD yang dinilai cacat hukum.
Adanya dugaan cacat hukum itu, menurut sejumlah anggota DPRK Pidie, terjadi pada posisi anggota Banggar (Badan Anggaran) dan Bamus (Badan Musyawarah). Pasalnya, anggota dewan yang menduduki jabatan itu ditengarai tidak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh ketua fraksi, dalam hal ini adalah Fraksi P. Demokrat dan Fraksi PAN/PKB.
Dampak dari persolan ini, Fraksi P.Demokrat dan Fraksi PAN/PKB, disebut-sebut akan melakukan upaya hukum. Itu akan dilakukan apabila pimpinan dewan daerah setempat tidak melakukan perbaikan terhadap nama-nama yang masuk dalam Banggar dan Bamus, karena dinilai keputusan itu cacat hukum.
Anggota DPRK Pidie dari Fraksi PAN/PKB, Nasrulsyam, kepada Waspada, Senin (11/11/2019), membenarkan jika pihaknya akan membawa persoalan itu ke ranah hukum, apabila pimpinan dewan tidak segera melakukan revisi terhadap nama-nama anggota Bamus dan Banggar.
“Jika tidak dilakukan musyarah untuk memperbaikinya barang kali kami akan menempuh upaya hukum. Tujuannya supaya DPRK Pidie itu sebagai lembaga pengawas perundang-undangan bisa berjalan sebagai mana mestinya,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Pidie tersebut.
Nasrulsyam mengaku, pihaknya sangat kecewa terhadap sikap pimpinan dewan. Di mana dalam rapat paripuna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), beberapa waktu lalu mengumumkan nama anggota Bamus dan Banggar, tidak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh Fraksi PAN/PKB.
“Jadi pimpinan mengumumkan secara sepihak dan itu melanggar aturan serta berimplikasi kepada cacat hukum atas keputusan tersebut. Pengumuman nama-nama personil Banggar dan Bamus dari Fraksi Demokrat dan PAN/PKB, tidak sesuai dengan nama yang diusulkan fraksi. Kami mengusulkan tiga nama, tetapi yang diputuskan dua orang,” kata Nasrulsyam.
T Saifullah TS, anggota DPRK Pidie dari Fraksi P.Golkar saat rapat paripurna pembentukan AKD DPRK Pidie, mengatakan, ada tiga fraksi yang walk out (keluar) yang berjumlah sekira 15 orang anggota dewan.
“Kenapa tiga fraksi ini keluar? Persoalannya satu hari sebelum paripurna AKD, ketua fraksi diajak duduk. Waktu diajak duduk semuanya sudah dipersiapkan posisi. Misalnya menyangkut dengan Banggar berapa orang setiap fraksi, sesuai dengan jumlah kursi, ke posisi Bamus, lalu ke posisi Komisi dan posisi BKD,” kata T Saifullah.
Selanjutnya, kata dia, dalam rapat fraksi sebelum digelar rapat paripurna ada dua hal yang mencuat, tetapi itu tidak disinggung. Misalkan, kata dia, tentang Badan Kehormatan Dewan (BKD), di mana pada saat sidang paripurna itu berlangsung tidak dilakukan voting.
“Itu karena kami dari Partai Golkar waktu BKD tidak mau menerima musyawarah, karena tidak melibatkan Golkar. Padahal Golkar pemenang ke dua dalam Pemilu 2019, dan Golkar adalah fraksi penuh di DPRK Pidie. Kenapa Golkar yang fraksi penuh tidak dapat posisi di BKD. Sehingga dilanjutkan voting, dan itu yang terjadi pada sidang paripurna,” katanya.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, mengatakan, rapat paripurna penetapan AKD yang digelar, Jumat (8/11/2019) dilakukan pihaknya sesuai mekanisme yang berlaku. Kata dia, jauh hari dia sebagai Ketua DPRK Pidie telah membangun komunikasi yang intens dengan semua fraksi di DPRK Pidie.
“Karena prinsip pertama dalam setiap pengambilan keputusan adalah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,” katanya.
Malah satu hari jelang digelar rapat paripurna, para pimpinan DPRK dan semua ketua fraksi yang ada di DPRK Pidie berjumlah tujuh fraksi. Terdiri lima fraksi penuh dan dua fraksi gabungan, sudah duduk bersama melakukan musyawarah dan mufakat dalam rangka menyusun komposisi masing-masing AKD. Semua fraksi, kata Mahfuddin, sepakat untuk mengirimkan nama-nama anggota fraksi masing-masing dalam keanggotaan semua AKD.
Kesepakatan bersama itu tertuang dalam berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh semua ketua fraksi di DPRK Pidie. “Hanya satu AKD saja, yaitu Badan Kehormatan Dewan yang tidak mendapatkan titik temu dalam rapat pimpinan dan ketua fraksi-fraksi. Maka kemudian forum rapat pimpinan fraksi di DPRK Pidie sepakat juga mengikuti mekanisme pemilihan keanggotaan BKD dalam sidang paripurna,” jelasnya.
Kemudian, sebut dia, dilakukanlah pemilihan lima orang calon anggota AKD dari tujuh orang yang dikirim oleh fraksi – fraksi. Begitu selesai voting suara Badan Kehormatan Dewan, Mahfuddin mengaku sempat terkejut atas sikap tiga fraksi yang melakukan aksi walk out. Yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN-PKB. Padahal sidang penetapan AKD berjalan mulus dan tidak gaduh, serta tidak pula melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh semua ketua fraksi di DPRK Pidie.
“Saya melihat mungkin aksi walk out mereka adalah bentuk solidaritas bersama karena jauh hari mereka sudah membentuk koalisi bersama. Mungkin salah satu isunya tentang rencana pembagian pimpinan-pimpinan AKD di DPRK. Toh menjelang injury time pemilihan AKD koalisi mereka terpecah dan berakhir tidak mendapat satupun porsi pimpinan AKD,” ujar Mahfuddin, seraya melajutkan mestinya mereka mengikuti proses pemilihan pimpinan AKD sampai tuntas.
Karena saat mereka walk out, pemilihan pimpinan AKD belum dilakukan, karena yang memilih pimpinan AKD itu adalah anggota AKD itu sendiri.
”Seharusnya kawan-kawan tiga fraksi tersebut lebih bijak dengan mengikuti proses dulu sampai tuntas dengan melakukan lobi-lobi politik. Saya melihat itu adalah dinamika politik, jadi semua kita harus menerima kenyataan. Kedepan saya sebagai pimpinan DPRK Pidie tetap melakukan komunikasi dengan merangkul kembali kawan-kawan fraksi koalisi Pidie Hebat, sebagaimana nama Koalisi Pidie Hebat. Kami yakin kedepan mereka lebih hebat dalam mengambil kebijakan,” tandas Mahfuddin. (b10)
