Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan komitmen partainya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai instrumen utama arah pembangunan jangka panjang Aceh.
Hal itu disampaikan Doli dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi internal Partai Golkar Aceh di Sekretariat DPD I Golkar Aceh, Jumat (17/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPD I Golkar Aceh terpilih Salim Fakhry, Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrah, unsur DPR Aceh, kader Golkar, serta sejumlah tokoh daerah.
Menurut Doli, Partai Golkar memiliki tanggung jawab historis dalam proses lahirnya UUPA Nomor 11 Tahun 2006, sehingga tidak boleh absen dalam pembahasan revisinya.
“UU Pemerintahan Aceh adalah buah tangan kader terbaik Golkar. Karena itu dalam revisinya Golkar harus aktif. Ini menyangkut masa depan Aceh,” kata Doli.
Ia menegaskan, revisi UUPA saat ini telah masuk tahap pembahasan di Baleg DPR RI, dengan salah satu fokus utama pada perpanjangan kekhususan Aceh serta skema Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Terkait besaran dana Otsus, Doli menyebut masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, dengan kisaran angka 2 hingga 2,5 persen.
“Besaran itu masih dalam proses negosiasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu komunikasi langsung antara gubernur dengan pemerintah pusat,” kata Doli.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa revisi UUPA tidak boleh hanya berfokus pada angka, melainkan harus diarahkan pada dampak nyata pembangunan.
“Undang-undang ini bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk mempercepat pembangunan Aceh. Yang lebih penting adalah bagaimana perencanaan dan pemanfaatannya,” ujarnya.
Doli menekankan pentingnya penyusunan desain pembangunan Aceh dalam jangka panjang, minimal 20 tahun ke depan, agar dana Otsus benar-benar memberikan dampak hingga ke masyarakat lapisan bawah.
Ia juga mendorong pembentukan badan
khusus percepatan pembangunan Aceh yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota guna memastikan efektivitas program.
Selain itu, Doli meminta DPD I Golkar Aceh untuk menyiapkan policy brief sebagai kontribusi konkret dalam pembahasan revisi UUPA.
“Golkar harus hadir dengan gagasan. Bukan hanya soal angka dana Otsus, tapi juga untuk apa digunakan, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana evaluasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Aceh, Salim Fakhry, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi partai pasca Musyawarah Daerah (Musda).
Bupati Aceh Tenggara itu menegaskan seluruh kader Golkar Aceh akan terus mendukung agenda pembangunan daerah serta memperkuat peran partai di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi internal sekaligus penjaringan aspirasi terkait revisi UUPA. (*)
