Banda Aceh (Waspada Aceh) – Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan secara resmi mendirikan Posko Induk di Banda Aceh, sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam menangani wilayah terdampak paling parah yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perintah pembentukan Satgas Nasional datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama mempercepat proses pemulihan kawasan terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, diperkuat oleh Wakil Ketua Richard Tampubolon, serta didukung dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Menjelang pembukaan posko, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Negara, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para Sekretaris Jenderal kementerian dan lembaga terkait.
Rapat ini menjadi pijakan awal untuk menguatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan gerakan rehab rekon berjalan lancar.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan standby force dan melakukan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak tahap awal tanggap darurat.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu yang akan menjamin setiap tahapan pemulihan berjalan dengan arah yang jelas, koordinasi yang solid, dan sasaran yang tepat,” pinta Safrizal, yang telah ditugaskan oleh Mendagri untuk menangani Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas. Menurutnya, luasnya wilayah terdampak yang meliputi tiga provinsi membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci, yang dapat dijalankan secara lebih efektif dan menyeluruh melalui kapasitas Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal target kerja, pemerintah menegaskan bahwa Satgas akan bergerak secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.
Selain itu, juga akan ditangani perbaikan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi, agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Menurut Safrizal, selain menangani aspek fisik pembangunan, Posko Induk juga akan berperan sebagai kanal utama untuk komunikasi publik.
“Kami akan terus menyampaikan kemajuan kerja pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi pemanfaatan ruang sosial media,” pungkas Safrizal. (*)
