Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerahkan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bantuan Kementerian Pertanian untuk tiga kabupaten di Aceh.
Tiga daerah yang mendapat bantuan Alsintan adalah Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen. Prosesi penyerahan Alsintan itu diantar langsung Wagub Fadhlullah ke lokasi masing-masing daerah dan diterima langsung oleh pimpinan daerah setempat, Senin (28/7/2025).
Rincian bantuan Alsintan yang diserahkan Wagub yaitu untuk Kabupaten Pidie sebanyak empat unit traktor roda empat dan lima unit pompa air. Sedangkan untuk Pidie Jaya, 14 unit traktor roda empat dan empat unit pompa air. Sementara untuk Kabupaten Bireuen satu unit traktor roda empat dan satu unit power threser.
Wagub Fadhullah menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden RI.
“Penyerahan traktor ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan. Beliau juga menetapkan harga dasar gabah sebesar Rp6.500, dan saat ini di Aceh harga sudah menyentuh Rp8.000 karena musim kemarau,” ungkap Fadhullah.
Fadhlullah menyebutkan bahwa selain traktor, pihaknya juga membawa pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di berbagai daerah, termasuk Pidie Jaya.
Dalam sambutannya, Fadhullah menekankan pentingnya koperasi tani sebagai bagian dari reformasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
Ia menyebut, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan 6.497 koperasi di seluruh Aceh sesuai arahan pusat.
“Pak Presiden menargetkan 80 ribu koperasi secara nasional. Koperasi akan menjadi simpul distribusi langsung dari petani ke pasar tanpa rantai perantara yang panjang. Ini untuk menjawab keluhan petani soal distribusi pupuk, panen mangga, cabe, dan lainnya,” ujarnya.
Fadhullah juga menekankan bahwa bantuan Alsintan ini harus tepat sasaran, tidak boleh disalahgunakan, apalagi dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
“Saya minta Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh stakeholder untuk ikut mengawasi. Bantuan ini harus dinikmati langsung oleh petani yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (*)
