Banda Aceh (Waspada Aceh) – Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Rasamala, Setui, Banda Aceh, selama dua hari sejak 3 – 4 Januari 2026.
Kegiatan ini mengusung tema “Konsolidasi Organisasi untuk Pembangunan Soliditas Majelis Berkelanjutan”. Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran dakwah MDI di tengah tantangan sosial dan bencana yang masih dihadapi Aceh.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Majelis Pengurus Wilayah MDI Aceh, Prof. Syamsul Rijal, mengatakan Muswil ini menandai babak baru pembaruan kelembagaan MDI Aceh pasca-Muktamar MDI 2022.
“Musyawarah Wilayah ini merupakan tonggak awal konsolidasi organisasi MDI di Aceh. Ke depan, MDI harus semakin relevan dengan tantangan dakwah dan pembangunan sosial masyarakat,” ujar Prof Syamsul dalam sambutannya, Sabtu (3/1/2026).
Ia menyoroti kondisi Aceh yang masih berada dalam suasana duka akibat bencana alam. Menurutnya, MDI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi dalam proses pemulihan, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga sosial dan budaya.
“MDI harus hadir memberi kontribusi pemikiran, termasuk merumuskan gagasan pembangunan gampong yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pemulihan pascabencana harus menyentuh dimensi sosial dan budaya masyarakat,” kata dia.
Musyawarah Wilayah MDI Aceh dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat MDI, Dr (HC) K.H. M. Choirul Anam. Ia menegaskan bahwa Muswil di berbagai provinsi merupakan amanat organisasi yang harus dijalankan secara berkesinambungan.
“Ada dua agenda besar yang kami dorong. Pertama, konsolidasi kelembagaan dari tingkat wilayah hingga kabupaten dan kota. Kedua, konsolidasi perubahan, yakni merevitalisasi peran MDI agar tetap relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Choirul Anam.
Ia menambahkan, MDI ke depan akan memberi perhatian khusus pada penguatan dakwah digital, terutama untuk menjangkau generasi muda melalui literasi digital dan pemanfaatan media sosial.
“Program dakwah harus mampu menjawab persoalan kekinian umat, termasuk tantangan di ruang digital,” kata dia.
Dalam forum Muswil ini, MDI Aceh juga akan membentuk kepengurusan baru untuk masa bakti lima tahun ke depan. Pembentukan kepengurusan selanjutnya akan dilanjutkan hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
Terkait penanganan bencana, Choirul Anam menyebut MDI memiliki ruang strategis dalam penguatan sosial dan pendampingan umat. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.
“MDI akan berkoordinasi dengan berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar peran organisasi dapat ikut mendukung proses recovery masyarakat,” ujarnya.
Muswil MDI Aceh turut dihadiri Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Jamaluddin, yang menekankan peran strategis MDI sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam memperkuat dakwah Islamiyah sekaligus kontribusi sosial kemasyarakatan.
“MDI memiliki peran strategis dalam menggerakkan dakwah hingga ke tingkat gampong di seluruh Indonesia,”jelasnya.
Aceh sendiri memiliki kekhususan dengan pelaksanaan syariat Islam berdasarkan undang-undang. Ini menjadi potensi besar bagi MDI untuk berperan aktif di tengah masyarakat.
MDI adalah organisasi kemasyarakatan, bukan partai politik. Namun MDI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperkuat basis sosial Partai Golkar melalui dakwah, pembinaan umat, dan konsolidasi kader.
Potensi MDI di Aceh sangat besar. Jika dikonsolidasikan dengan baik hingga tingkat desa dan kecamatan, kekuatan ini dapat menjadi modal sosial yang luar biasa.
“Mari kita kelola potensi ini secara bijak, profesional, dan terorganisir demi kemajuan umat dan bangsa,”jelasnya.
Muswil MDI Aceh turut dihadiri Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MDI, Gunawan Hidayat.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan organisasi pendiri dan sayap Partai Golkar, antara lain SOKSI, MKGR, KOSGORO 1957, AMPI, AMPG, KPPG, Satkar Ulama, Pengajian Al-Hidayah, serta Himpunan Wanita Karya (HWK).
Sebagai informasi, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) berdiri pada 24 Mei 1978 dengan nama awal Majelis Dakwah Islamiyah Keluarga Besar Golongan Karya. Organisasi ini berfokus pada dakwah Islamiyah yang sejalan dengan pembangunan nasional serta penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. (*)
