Banda Aceh (Waspada Aceh) – Rencana aksi massa besar-besaran pada 22 Mei 2019 mendatang, kian hangat dalam pembicaraan publik. Kendati menuai pro dan kontra, aksi merespon Pemilu 2019 yang digadang sebagai gerakan ‘people power’ ini mulai merambah dukungan dari masyarakat di daerah-daerah.
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Muslim at-Thahiry kepada waspadaaceh.com, Sabtu (18/5/2019) mengatakan, FPI tetap di bawah satu komando dengan organisasi di tingkat pusat dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Dia menganggap dalam Pemilu telah terjadi kecurangan secara tersuktur, sistimatis, dan masif.
Menurut Muslim, kecurangan yang terjadi dalam Pemilu sudah sangat jelas, di antaranya masalah DPT siluman yang tidak pernah diselesaikan sampai hari pencoblosan, begitu pula mengenai pelibatan ASN (kepala daerah tanpa non aktif) dalam kampanye.
Muslim juga menuding adanya keterlibatan aparat keamanan sebagai timses dan penggunaan fasilitas negara untuk kampaye calon petahana. Dia menyebut tentang korban petugas pelaksana maupun pengawasan Pemilu yang meninggal mencapai 500 orang, namun tak pernah diungkapkan secara medis.
“Maka masyarakat dilarang diam atas ini semua,” ujarnya.
Melihat serangkaian indikasi tersebut, Muslim menyimpulkan kembali wacana ‘People Power’ yang beberapa saat terakhir mulai ditafsirkannya sebagai ‘Kedaulatan Rakyat’.
FPI Aceh juga tak sepakat dengan imbauan sejumlah kepala daerah di Aceh yang meminta agar masyarakat tak terlibat gerakan People Power.
“Saya pikir pimpinan ini kurang mengupdate informasi. Banyak kecurangan dalam Pemilu kali ini, jadi biarkan rakyat ikut. Tidak perlu mengajak untuk menerima hasil pemilu curang. Jangan mengajak rakyat untuk percaya pada KPU karena KPU juga manusia, jadi jangan larang rakyat ingin bangkit,” imbuhnya.
Muslim tak merincikan teknis aksi yang akan mereka lancarkan pada 22 Mei mendatang. dia hanya menyebut upaya tersebut akan menampung secara terbuka partisipasi dari seluruh masyarakat.
Dengan aksi itu nanti, FPI Aceh berharap KPU mau mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dia mengancam, bila KPU memihak kepada kecurangan maka negara bisa terancam.
“Jangan biarkan Indonesia di ambang perpecahan, akan terjadi pembemberontakan di mana-mana, termasuk Aceh. Rakyat tak akan percaya lagi kepada NKRI yang dikuasai oleh antek asing dan aseng,” tandasnya. (Fuadi)
