Tapaktuan (Waspada Aceh) – Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 22 Lhok Bengkuang, Tapaktuan, belum memiliki fasiltas yang memadai, padahal sekolah agama ini masih dalam kota kabupaten Aceh Selatan.
Kondisi ini sangat ironis bila dibandingkan dengan sekolah umum yang lengkap dengan fasilitasnya.
Pengamatan Waspada, Senin (30/10/2019), fasilitas di lokasi MAN 22 Lhok Bengkuang, seperti bangku, rungan belajar dan lemari, sudah tidak layak. Begitu juga perpustakaan tidak ada. Mirisnya lagi, satu ruangan yang berukuran 4×6, harus dibagi menjadi dua ruang kelas belajar.
Kepala MIN II Lhok Bengkuang, Titin Marlena, menjelaskan, ruang berlajar berjumlah lima ruangan. Satu ruangan guru dan empat lainnya ruangan kelas untuk belajar siswa yang menampung sebanyak 111 siswa.
“Fasilitas madrasah kami sangat tidak memadai, satu ruangan dibagi untuk dua kelas. Salain itu tidak memiliki perpustakaan,” katanya.
Menurutnya, dia pernah meyampaikan kepada Bupati dan Kakanmenag Aceh Selatan tetapi belum ada solusi sampai sekarang.
Dia berharap, kepada Bupati dan Kakanmenag Aceh Selatan, untuk melihat kondisi madrasah yang sangat dibanggakan masyarkat Lhok Bengkuang itu.
“MIN Lhok Bengkuang sudah sangat lama berdiri, tetapi kurang perhatian. Kami harap dapat bantuan fasilitas seperti perpustakaan dan ruangan belajar yang nyaman atau membangun gedung madrasah yang baru. Supaya anak-anak dapat belajar dengan tenang dan nyaman,” harapnya.
Kakanmenag Dimohon Bantu Madrasah
Beberapa murid MIN 22 Lhok Bengkuang, saat ditanyai Waspada menyapaikan keinginannya agar Kakanmenag dapat membantu perbaikan madrasah tersebut.
“Kami mohon kepada pak Kakamenag bantu Madrasah kami karena saat hujan atap sering bocor dan fasilitas seperti bangku tidak layak. Padahal sekolah kami berada di Kota Tapaktuan,” kata Listari Afriani, murid kelas 6 MIN 22 Lhok Bengkuang.
Sementara Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakenmenag) Aceh Selatan, Rislizar Nas, saat dikonfirmasi menyampaikan, Kamenag sebagai leading sektor tutut prihatin kondisi madrasah tersebut. Pihaknya berkeinginan agar prasaran atau mobiler yang layak dan guru madrasah mencukupi.
“Tetapi lembaga kami saat ini, belum bisa memenuhi hasrat dan keinginan kita seperti itu. Namun secara bertahap kita terus mendorong MIN 22 Lhok Bengkuang dan madrasah lainya sesuai standar, baik sarana dan prasarana serta lainnya,” jelasnya.
Dia menjelaskan, Kementrian Agama sebagai institusi vertikal berjenjang sampai ke ke pusat. Artinya, pengambil kebijakan adalah pusat walaupun perencanaan berawal dari sekolah dan kantor.
“Tetapi finalnya setelah digodok dengan segala pertimbangan dan keterbatasan anggaran tidak tersedia, sehingga perencanaan tidak sesuai harapan. Kami cukup prihatin melihat madrasah yang ada di Aceh Selatan. Kita turus berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana di madrasah,” pungkansya.(Faisal)
