Posko menjadi simpul koordinasi lintas instansi melibatkan BPBA, TNI-Polri, dinas teknis, relawan, hingga organisasi kemanusiaan.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November tidak hanya menguji ketahanan fisik wilayah, tetapi juga ketangguhan sistem pemerintahan daerah dalam menghadapi krisis berskala luas.
Hingga pekan ketiga masa tanggap darurat, sebanyak 18 kabupaten/kota tercatat terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Permukiman terendam, akses jalan terputus, jembatan runtuh, hingga layanan dasar lumpuh akibat pemadaman listrik dan terputusnya jaringan komunikasi.
Dalam situasi serba terbatas itu, respons pemerintah daerah berjalan secara paralel antara kerja lapangan, koordinasi birokrasi, dan pengelolaan informasi publik.
Sejak fase awal bencana, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akrab disapa Mualem lebih banyak terlihat berada di lapangan. Sedangkan Sekda Aceh, M.Nasir Syamaun, aktif mengorganisir kerja-kerja tanggap darurat dari kantor gubernur.
Gubernur Aceh, Mualem, aktif mengunjungi sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor di wilayah timur dan tengah Aceh. Baginya, skala kehancuran yang terjadi mengingatkan pada bencana tsunami 21 tahun silam.
“Saya pribadi melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami kedua,” kata Mualem, Jumat (5/12/2025).
Kunjungan dilakukan sejak pagi hingga larut malam. Di berbagai lokasi, Gubernur Aceh mendatangi langsung titik banjir, pengungsian, serta desa-desa yang aksesnya belum sepenuhnya pulih.
Ia berdialog dengan warga, mendengar langsung laporan kebutuhan mendesak mulai dari logistik, air bersih, layanan kesehatan, hingga kerusakan rumah.
Di sejumlah wilayah, infrastruktur hancur lebur. Rumah-rumah kayu tersapu hingga ke laut, jembatan putus, dan akses jalan darat di beberapa kabupaten seperti Aceh Tamiang, Bireuen, dan Aceh Tengah lumpuh total. Aceh Tamiang disebut sebagai wilayah terparah, disusul Aceh Utara dan Aceh Timur.
Dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab, Minggu (7/12/2025) malam, Mualem tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi rakyatnya.
“Semoga bantuan dapat ke Aceh, semoga orang mau menolong Aceh,” ujarnya
terisak, menggambarkan beratnya beban rakyatnya yang dipikul di tengah kehancuran infrastruktur dan bertambahnya korban.
Di tengah upaya tersebut, Mualem juga melontarkan kritik keras kepada sejumlah kepala daerah yang dinilainya lamban dan kurang bertanggung jawab.
“Kalau ada pemimpin yang cengeng (menyatakan tidak sanggup-red) seperti itu, ya balik kanan saja,” tegasnya.
Sementara Gubernur Aceh bergerak di lapangan, pusat kendali birokrasi berada di Posko Tanggap Darurat di Kantor Gubernur Aceh. Posko ini dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, yang juga bertindak sebagai Ketua Posko.
Posko menjadi simpul koordinasi lintas instansi melibatkan BPBA, TNI-Polri, dinas teknis, relawan, hingga organisasi kemanusiaan. Rapat digelar hampir tanpa jeda. Pagi, siang, hingga larut malam, posko terus hidup.
Dalam kondisi listrik dan jaringan yang kerap terputus, Kantor Gubernur difungsikan sebagai media center sekaligus pusat komando.
Dari sanalah alur data, laporan SKPA, BPBA, SAR, hingga dinas teknis dirajut menjadi satu keputusan.
Dalam sejumlah rapat yang diamati langsung, Nasir Syamaun memimpin forum dengan tenang. Setiap instansi diminta menyampaikan kondisi terkini wilayah masing-masing disertai data lapangan terbaru.
Ketika ruang rapat dipenuhi emosi terutama saat perwakilan lembagq, komunitas dan relawan melontarkan kritik keras terkait distribusi bantuan, Nasir memilih tidak defensif. Ia mencatat satu per satu, meminta pembaruan data, lalu mengarahkan diskusi ke solusi konkret.
Bagi kalangan jurnalis, Nasir dikenal sebagai narasumber yang responsif. Meski tampak lelah usai rapat berjam-jam, ia tetap melayani doorstop media. Pertanyaan dijawab dengan data terkini.
Jika data belum final, ia langsung menghubungkan wartawan ke instansi teknis terkait.
Dalam konteks krisis, peran Sekda terlihat sebagai pengikat kerja birokrasi memastikan fungsi pemerintahan tetap berjalan di tengah tekanan dan keterbatasan.
Di luar peran birokratisnya, jejaring sosial Nasir sebagai Ketua Kagama Aceh juga ikut bergerak. Alumni dan organisasi kemasyarakatan dimobilisasi, termasuk relawan Kagama dan sejumlah inisiatif yayasan, yang memperkuat distribusi bantuan hingga ke daerah terpencil seperti Kutacane, Aceh Tenggara.
Bagi Nasir, beban besar ini bukan hal baru. Pengalaman mengoordinasikan agenda berskala nasional, termasuk event seperti PON, membentuk ketahanan mentalnya dalam situasi bertekanan tinggi. Dalam krisis ini, pengalaman itu kembali bekerja.
Data, Media, dan Satu Pintu Informasi
Di tengah situasi darurat, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah arus informasi. Di sinilah peran Murthalamuddin, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat, menjadi penting.
Murthalamuddin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025.
Sejak banjir dan longsor melanda pada akhir November, namanya kerap muncul sebagai wajah komunikasi publik pemerintah daerah.
Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan perkembangan kondisi lapangan, mulai dari jumlah wilayah terdampak, kebutuhan mendesak pengungsi, hingga kendala distribusi bantuan. Informasi disampaikan melalui konferensi pers, rilis resmi posko, serta wawancara dengan media.
Pantauan Waspadaaceh.com menunjukkan gaya komunikasi Murthalamuddin cenderung lugas dan blak-blakan. Berbeda dari gaya birokrasi pada umumnya, ia memilih menyampaikan kondisi apa adanya termasuk keterbatasan pemerintah di lapangan, akses terputus, cuaca ekstrem, serta logistik yang belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah titik pengungsian.
Dalam struktur penanganan darurat, Murthalamuddin menyampaikan hasil koordinasi Posko yang dipimpin Sekda Aceh selaku Ketua Posko. Sejumlah pernyataannya menjadi rujukan publik, terutama terkait kebijakan perpanjangan status tanggap darurat di daerah terdampak seperti Aceh Tengah.
Keberadaan satu pintu komunikasi ini dinilai membantu meredam simpang siur informasi di tengah krisis.
Meski demikian, pengamat kebencanaan mengingatkan bahwa komunikasi publik hanyalah satu bagian dari keseluruhan penanganan bencana. Transparansi data, konsistensi informasi, serta percepatan pemulihan pascabencana tetap menjadi tantangan utama pemerintah daerah di Aceh.
Kepala Daerah yang Gerak Cepat
Sejumlah kepala daerah juga menonjol dalam respons awal bencana.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, misalnya, bergerak cepat meski wilayahnya tidak terdampak langsung. Banda Aceh sempat mengalami pemadaman listrik berhari-hari, keterbatasan BBM dan gas, serta gangguan jaringan komunikasi.
Di tengah kondisi itu, Illiza memastikan roda pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan, sekaligus mendorong agar pemulihan Banda Aceh dipercepat demi menopang penanganan bencana di wilayah lain.
Sementara itu, Iskandar Usman Al Farlaky Bupati Aceh Timur ini dikenal garang dalam menghadapi bencana ini.Ia langsung mengumpulkan jajaran pejabat terkait untuk bekerja terpadu, memastikan keselamatan warga, serta mempercepat penanganan pascabencana.
Respons cepat juga ditunjukkan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya. Ia memprioritaskan penyambungan kembali jembatan-jembatan vital yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat. Di antaranya Jembatan Awe Geutah–Teupin Reudeup yang menghubungkan jalur Medan–Banda Aceh, serta Jembatan Teupin Mane yang membuka akses menuju Bener Meriah dan Takengon.
Dalam kondisi krisis seperti ini, respons pemerintah tidak muncul dalam satu wajah tunggal. Ia terbagi dalam fungsi-fungsi yang saling bergantung: kerja lapangan, koordinasi birokrasi, dan komunikasi publik. (*)
