Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak yang adaptif dan responsif di tingkat daerah, Pemerintah Aceh melalui DPPPA Aceh bekerja sama dengan UNICEF dan Flower Aceh menyelenggarakan Workshop Penyusunan SOP Perlindungan Anak di Aceh.
Kegiatan yang berlangsung tiga hari ini sejak 8–10 Mei 2025 di Hotel HIP HOP, Banda Aceh, menjadi langkah strategis menyusun alur kerja dan standar layanan perlindungan anak yang tidak hanya berbasis dokumen administratif, tetapi juga menggali pengalaman nyata para pelaksana layanan di lapangan.
Menurut data UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, sepanjang 2024 tercatat 1.227 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah ini, 656 merupakan kasus kekerasan terhadap anak.
Selain itu, angka perkawinan anak di Aceh masih cukup tinggi, dengan 5,88% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Kesenjangan layanan antar daerah juga mengemuka, karena dari 23 kabupaten/kota, baru 10 yang memiliki UPTD PPA aktif.
Kepala Dinas DPPPA Aceh, Meutia Juliana, mengungkapkan tantangan perlindungan anak di Aceh masih cukup besar. Menurutnya, SOP penting untuk memastikan kesetaraan layanan dan perlindungan hukum, baik untuk anak maupun pendamping.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian SOP dengan kondisi daerah, seperti perbedaan antara Banda Aceh dan Aceh Timur.
Meutia berharap target penyusunan SOP dapat tercapai tahun ini, agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perlindungan anak di Aceh.
Sementara itu, Perwakilan UNICEF melalui Konsultan Perlindungan Anak, Bambang Febriandi Wibowo, juga mengatakan melalui workshop ini dapat merefleksikan tantangan dan praktik baik dalam penanganan kasus kekerasan anak, meningkatkan pemahaman standar layanan sesuai Peraturan Menteri PPPA No. 4/2018, menyusun SOP alur kerja yang jelas, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta merumuskan rencana tindak lanjut konkret.
Diharapkan, kegiatan ini menghasilkan capaian nyata, seperti SOP yang dapat diimplementasikan, peningkatan pemahaman pelaksana layanan, dan jaringan koordinasi yang lebih solid.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, tidak hanya saat kondisi darurat. Ia menekankan pentingnya upaya preventif, terutama dengan memperkuat peran keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Menurutnya, perlindungan terpadu dan pemenuhan hak anak hanya bisa tercapai melalui koordinasi yang kuat antar pihak.
“Komitmen dan kontribusi semua elemen adalah kunci untuk membangun Aceh yang lebih aman bagi perempuan dan anak,” ujar Riswati.
Ia berharap, setiap anak di Aceh mendapatkan perlindungan yang layak demi tumbuh kembang yang optimal.
Workshop ini dipandu oleh Dr. Nursiti, Pusat Riset Gender USK, dan Ernawati, Kordiv Pemas Flower Aceh, serta menghadirkan narasumber dari DPPPA Aceh, UNICEF, Dinas Sosial Aceh, LBH Banda Aceh dan DP3AP2KB Banda Aceh.
Beberapa narasumber pemantik yang hadir antara lain Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Aceh, Amrina Habibi, Konsultan Child Protection UNICEF, Bambang Febriandi Wibowo, Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Risda Zuraida, SE.
Agenda kegiatan meliputi refleksi praktik baik layanan, pemaparan prinsip perlindungan anak, analisis dan penyusunan SOP untuk pelaporan kasus, manajemen kasus, hingga layanan rumah aman.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun draft SOP yang sesuai standar nasional sebagaimana diatur dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2018. Hasil akhir dari workshop juga akan meliputi rencana tindak lanjut oleh masing-masing daerah untuk memastikan implementasi SOP dapat berjalan di lapangan. (*)
