Banda Aceh (Waspada Aceh) – Para pengrajin di beberapa daerah di Provinsi Aceh sebenarnya sudah mampu membuat beragam jenis produk kerajinan, hanya saja selama ini terbentur pada masalah pemasarannya. Sedang pemerinah terkesan tidak melakukan intervensi apa pun untuk mengangkat produk lokal tersebut.
Direktur Program PINBIS Indonesia, Zulfadhli mengatakan, para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Aceh, sebenarnya sudah sejak lama memiliki keahlian dalam menciptakan produk-produk kerajinan yang fungsional.
Para pengrajin di Aceh, rata-rata sudah pernah mendapat pelatihan keterampilan dari NGO (LSM) mau pun melalui program pemerintah, kata Zulfadhli, dalam wawancara khusus dengan Waspadaaceh.com, Senin (25/2/2019).
“Tapi sayangnya, setelah mereka mampu menciptakan dan membuat produk, mereka kesulitan menjualnya ke pasaran. Sementara kantor-kantor pemerintah pun tetap dengan kebiasaannya, menggunakan produk dari luar, bahkan produk impor,” lanjut salah seorang pendiri Pusat Informasi dan Pengembangan Bisnis (PINBIS) Indonesia tersebut.
Mantan Manajer PINBIS Langsa ini menyebutkan, lembaganya juga termasuk yang sering memberi pelatihan kepada masyarakat, baik dalam bentuk vokasional training mau pun training kewirausahaan.
Ketika itu, kata Zulfadhli, Pinbis memberikan training kewirausahaan (manajemen usaha), training keterampilan (vokasional training) anyaman eceng gondok, anyaman pandan, keterampilan menjahit dan kerajinan tangan lainnya.
“Waktu itu training dilaksanakan di Singkil, Langsa, Meulaboh, Abdya, Bireuen, Aceh Besar, Bener Meriah dan kabupaten lainnya di Aceh,” ujar Zulfadhli.
Sesudah mereka memiliki keahlian dan kemampuan memproduksi, kemudian terbentur ke persoalan pemasaran dan penjualan. “Semua mengatakan produk mereka bagus, bahkan pejabat yang datang juga mengatakan bagus, tapi sayangnya tidak banyak yang membelinya.”
Mestinya, kata Zulfadhli, sejak beberapa tahun lalu, ada kebijakan dari Gubernur Aceh yang mengatur, bahwa untuk kelengkapan peralatan di perkantoran, harus menggunakan produk-produk lokal. Misalnya kursi, meja, rak/lemari, tas, asesoris dan perlengkapan lainnya.
Tapi justru apa yang terlihat di kantor-kantor pemerintahan, peralatan yang digunakan, termasuk meja, kursi, rak dan lainnya, umumnya produk buatan luar (China) atau buatan dari luar Provinsi Aceh.
“Padahal semua jenis peralatan itu bisa diproduksi oleh UMKM kita. Bahkan dengan menggunakan bahan baku lokal yang alami, seperti eceng gondok, pandan, bambu, rotan, kayu dan sebagainya,” lanjut alumni Fakultas Ekonomi Unsyiah ini.
Apresiasi Surat Imbauan Plt Gubernur Aceh
Zulfadhli mengatakan, terkait dengan kebijakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mereka menyambut gembira keluarnya surat imbauan Plt Gubernur Aceh itu, tentang penggunaan produk IKM untuk keperluan dinas di jajaran Pemerintah Aceh.
“Pinbis menyambut gembira dan memberi apresiasi kepada bapak Plt Gubernur Aceh yang telah mengambil kebijakan berani demi menumbuh-kembangkan sektor IKM dan UMKM di Aceh,” kata Zulfadhli.
Penggunaan produk IKM/UMKM lokal, lanjut trainer dan pendamping UMKM ini, akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, berkontribusi pada peningkatan kualitas produk serta menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan generasi muda Aceh.
Satu hal yang urgen, kata lelaki kelahiran Pidie ini, penguatan pada produk IKM lokal, akan mampu mengurangi ketergantungan Aceh terhadap produk dari luar daerah. Dengan demikian akan menambah perputaran uang di tingkat lokal (devisa tidak mengalir keluar daerah).
Bila Plt Gubernur Aceh benar-benar konsisten dengan imbauannya, dan seluruh dinas serta kabupaten/kota mengaplikasikannya, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh akan semakin membaik.
“Tidak saja menumbuh-kembangkan sektor IKM dan UMKM, tapi juga akan mampu mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di Aceh,” kata Zulfadhli. (Al-Fariz)
