Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Aceh mengaku kaget atas pernyataan Kadis PU Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, yang menuding pelaksanaan proyek DOKA 2018, berjalan tanpa koordinasi dengan pihak tingkat II.
Hal itu diungkapkan Kadis PU dan Penataan Ruang Propinsi Aceh, Fakhri, melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Munzir via telepon selulernya kepada Waspadaaceh.com, Jumat (28/9/2018), terkait pelaksanaan paket proyek DOKA 2018 di Kota Lhokseumawe.
Munzir langsung membantah tudingan terjadinya miss komunikasi yang membuat pelaksanaan proyek DOKA 2018 di lapangan berjalan tanpa ada koordinasi dengan pihak Dinas PU Kota Lhokseumawe.
Dikatakannya, proyek DOKA 2018 tidak mungkin berjalan tanpa adanya koordinasi dengan Pemko Lhokseumawe melalui Dinas PU setempat. Karena, kata Munzir, semua data awalnya berasal dari tingkat II hingga melahirkan proyek pembangunan di daerah tersebut.
“Ini dana DOKA, sudah pasti ada koordinasi. Karena semua data awal kan dari tingkat II. Jadi tidak mungkin tanpa kordinasi. Boleh tahu siapa orang PU yang bilang tanpa koordinasi?,” ujarnya dengan nada bertanya.
Munzir menyebutkan alokasi anggaran DOKA 2018 untuk Kota Lhokseumawe mencapai Rp14.050.722.000 yang terbagi dalam 12 paket proyek berupa pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai bervariasi.
“Bisa dicek di data yang saya kirim. Rata-rata baru kontrak, akhir Agustus dan akhir kontrak 24 Desember 2018. Mohon dipantau juga pelaksanaannya yang sedang berjalan,” pintanya.
Hal senada diungkapkan Kasi Pemeliharaan UPTD II Pelayanan Jembatan dan Jalan Dinas PU Dan Penataan Ruang Aceh, Zainuddin, yang mengaku geli dengan tudingan proyek Doka 2018 tanpa koordinasi.
“Proyek itu awalnya dari data tingkat II, jadi tidak mungkin tanpa koordinasi, ” paparnya.
Zainuddin juga berharap dukungan semua pihak untuk dapat bekerjasama dan saling memantau pelaksanaan proyek DOKA 2018 yang sedang berjalan. (b16)
