Jakarta (Waspada Aceh) – Dari kubah megah pusat konferensi Davos, Swiss, sejarah diplomasi global Indonesia disematkan, ketika di aula mewah Forum Ekonomi Dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis pagi (22/1/2026), menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai “lelaki tangguh”.
Prabowo Subianto saat itu melangkah menuju meja besar yang sudah disiapkan dengan rapi. Di sana, Donald Trump berdiri tegak, tangan terbentang menyambut Prabowo dengan hangat. Saat kedua pemimpin dunia ini menandatangani Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace), atmosfer menjadi lebih riuh dan penuh harapan.
Dari tayangan Youtube DW yang menyaksikan setiap detilnya, terlihat bagaimana para pemimpin dunia datang secara bergantian, satu per satu menandatangani komitmen besar itu di bawah pengawasan Trump. Ketika giliran Indonesia tiba, suasana mencapai titik puncaknya. Prabowo muncul bersama Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dua sosok yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan teguh.
Trump menginjakkan kaki lebih maju, tangan kanannya menjulur untuk berjabat tangan. Saat ujung jari mereka bersentuhan, suara sang Presiden AS terdengar jelas di tengah keramaian: “Mereka berdua adalah pria yang tangguh!” kata dia dengan intonasi yang penuh keyakinan, sambil menatap langsung ke mata Prabowo.
Di video resmi Forum Ekonomi Dunia yang tersebar luas di Youtube, Prabowo hanya memberikan senyuman yang dalam dan penuh makna, sebuah tanggapan yang sederhana namun mampu menyampaikan segala rasa bangga dan komitmen.
Kemudian, dengan gerakan yang lembut namun pasti, Trump menepuk pundak Prabowo, sebuah sentuhan fisik yang menjadi simbol apresiasi mendalam atas ketangguhan dan visi kepemimpinannya yang telah membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di kancah internasional.
Pada saat itu juga, Indonesia resmi memasuki lingkaran elit Dewan Perdamaian. Tanda tangan pada lembaran piagam yang ditandatangani Prabowo bukan hanya sekadar goresan tinta, itu adalah janji sebuah bangsa besar untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai.
“Ini kesempatan bersejarah! Ini benar-benar peluang emas untuk mencapai perdamaian yang sesungguhnya di Gaza!”, suara Prabowo terdengar kuat dan penuh semangat saat dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo menambahkan dengan nada yang penuh haru, “Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah mulai surut, sangat berkurang! Bantuan kemanusiaan mengalir deras seperti sungai yang tak pernah kering, begitu banyak dan melimpah. Saya sangat berharap Indonesia siap ikut serta, memberikan kontribusi terbaik untuk menghapuskan derita dari wajah bumi ini.”
Namun, di balik kemegahan momen itu, muncul sebuah kabar yang mengejutkan dan menjadi sorotan tersendiri. Indonesia tidak mengeluarkan sepeserpun dari dana negara untuk membayar iuran sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp17 triliun, yang sempat disebut-sebut sebagai syarat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Vahd Nabyl memberikan klarifikasi yang tegas dalam pesan singkatnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com Jumat (23/1/2026).
“Pada dasarnya kontribusi anggaran untuk BoP bersifat sukarela,” ujarnya dengan tegas. “Tanpa membayar pun, negara undangan bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian!” pernyataan yang membuktikan bahwa keanggotaan Indonesia didasarkan pada komitmen perdamaian, bukan pada kekayaan materi.
Dewan Perdamaian sendiri bukanlah sebuah inisiatif yang muncul begitu saja. Ini adalah bagian penting dari fase kedua rencana gencatan senjata Gaza yang diajukan langsung oleh Donald Trump, sebuah visi besar untuk membawa kedamaian abadi ke wilayah yang selama ini terkepung oleh bayangan perang.
Bahkan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan dukungan resmi pada November 2025, dengan mandat yang jelas untuk mengawasi proses demiliterisasi serta membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat konflik.
Namun, di balik semua itu, tersembunyi sebuah rencana jangka panjang yang cukup ambisius dari Trump. Dalam draf piagam yang telah disusun dengan cermat, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai “organisasi internasional yang akan menjadi mercusuar harapan,” bertujuan utama untuk mendorong stabilitas, menyebarkan perdamaian, dan membangun tata kelola yang baik di setiap wilayah yang terdampak atau berisiko konflik di seluruh dunia.
Yang paling mencolok adalah klausa yang menetapkan Donald Trump sebagai ketua dewan tanpa batas waktu. Bahkan jika masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir nantinya, dia akan tetap memegang kendali dan memimpin organisasi ini, sebuah keputusan yang akan membentuk arah diplomasi global untuk tahun-tahun mendatang. (*)
