Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menginginkan sosok Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang baru demi kebaikan Aceh ke depan.
Hal itu diungkapkan Safaruddin menyusul sikap Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRA yang mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Achmad Marzuki dari Pj Gubernur Aceh saat konferensi pers, Selasa (31/10/2023). Saat itu, hanya Safaruddin yang tidak hadir dari jajaran pimpinan.
“Jadi saya tidak hadir itu bukan kapasitas untuk tidak sepakat, tapi memang tidak ada di sini,” jelasnya saat ditanyai Waspadaaceh.com, Kamis (2/11/2023).
Dia menegaskan, bahwa dia tidak pernah berubah, dari awal tetap menginginkan Pj Gubernur Aceh diganti sesuai dengan kesepakatan Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRA dalam konferensi pers beberapa hari yang lalu
“Saya tidak pernah berubah, ikut dengan apa yang menjadi sikap DPRA. Saya ingin kebaikan bagi Aceh ini dengan Pj Gubernur yang baru,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Walaupun desakan pergantian Pj Gubernur Aceh ini bukan yang pertama kalinya disampaikan kepada pusat. Namun, mereka tetap menyampaikan keinginan masyarakat Aceh untuk dipimpin oleh Pj Gubernur Aceh yang baru.
Karena, dia melihat saat dipimpin oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki ada komunikasi yang tidak jalan.
“Bahwa kami melihat ada komunikasi yang tidak jalan, kami tidak boleh paksa, kalau pemerintah pusat masih tetap mempertahankan, ya silakan. Ya, inilah keinginan pusat terhadap Aceh,” tuturnya.
Sekali lagi dia menyampaikan selaku lembaga perwakilan rakyat telah menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Walaupun kata dia ada yang menunding ini soal bagi-bagi “kue” pembangunan.
“Silahkan dengan persepsinya. Tapi yang pasti DPRA punya pemikiran tersendiri, sejak awal pemerintah menunjuk Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur,” tegasnya.
Safaruddin menyebutkan, selama ini pihaknya menghormati keputusan presiden yang sudah menunjuk Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Namun karena sudah memasuki tahun kedua, mereka menginginkan pusat mendengarkan dan mempertimbangkan suara DPRA. (*)
