Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Pembangunan tersebut ditargetkan tuntas pada 2027.
Permintaan itu disampaikan Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana Aceh secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan rumah tidak terkendala saat pengerjaan dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah terdampak bencana di Aceh. Rinciannya, 50.396 unit rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Dari total rumah rusak berat, sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Sementara 32.366 unit lainnya akan dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh mengatakan, data kebutuhan rumah tersebut masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan validasi. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data kerusakan rumah melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi secara akurat.
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan huntap, terutama dalam penyediaan lahan dan akses jalan menuju lokasi proyek.
Ia menyebutkan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan terkait pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Wahyu, pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi secara intensif dengan pelaksana proyek agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan rumah yang dibangun dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana.(*)
Ket Foto : Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, mengikuti rapat pemutakhiran Rencana Induk kebutuhan rumah pascabencana secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). (Foto/ist)
