Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dampak bencana banjir dan longsor di Aceh turut menghantam sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mencatat puluhan ribu hektare tambak hingga ribuan kapal dan alat tangkap nelayan terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Aceh, Kariamansyah, menyebut total tambak rakyat yang rusak mencapai 30.487 hektare. Selain itu, 513 hektare kolam ikan dan 1.075 petak keramba jaring apung ikut terdampak.
Di sektor perikanan tangkap, sebanyak 3.880 kapal penangkapan ikan dilaporkan rusak. Tak hanya itu, 17.919 unit alat tangkap dan 2.624 mesin kapal juga terdampak.
Beberapa daerah dengan tingkat kerusakan signifikan antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen. Di Langsa, jumlah alat tangkap yang rusak tercatat paling tinggi, mencapai 14.880 unit.
“Data kerusakan sudah kami kumpulkan dan sinkronkan dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan skema pendanaan dan kami menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat,” kata Kariamansyah saat ditemui Waspadaaceh.com di Kantor DKP Aceh, Jumat (20/2/2026).
DKP Aceh mengusulkan anggaran rehabilitasi sekitar Rp3 triliun. Program pemulihan diproyeksikan berlangsung selama tiga hingga empat tahun, mengingat skala kerusakan yang luas.
Prioritas pemulihan mencakup perbaikan tambak rakyat, bantuan kapal dan alat tangkap nelayan kecil, serta pengerukan muara dan pelabuhan yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Saat ini, sebagian nelayan belum bisa melaut karena kapal rusak, mesin tidak berfungsi, dan akses muara yang dangkal. Sejumlah bantuan seperti mesin kapal (bulb boat) sebelumnya sudah disalurkan, namun jumlahnya masih terbatas.
“Kami memahami kondisi nelayan saat ini sangat berat. Kami berharap nelayan tetap bersabar dan saling menguatkan. Pemerintah sedang mengupayakan percepatan bantuan agar mereka bisa kembali melaut secara bertahap,” ujarnya.
Ia menegaskan pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas karena menyangkut ekonomi pesisir dan mata pencaharian ribuan keluarga di Aceh. Pemerintah daerah, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan anggaran segera terealisasi dan aktivitas perikanan kembali pulih. (*)
