Kutacane (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), mendesak Dinas Koperasi (Diskop) setempat, segera melakukan tindakan terkait maraknya calon Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM.
Desakkan tersebut langsung disampaikan Anggota DPRK Agara, Rudi Mbarung, kepada pihak yang terkait dengan cara mendatangi kantor Dinas Koperasi, Rabu (17/11/2021).
Dari hasil kunjungan itu, anggota dewan meminta pihak Dinas Koperasi untuk melakukan suatu tindakan agar para calo tidak beropersi di desa-desa yang dapat merugikan masyarakat.
Kepada Waspadaaceh.com, Kamis (18/11/2021), Rudi Mbarung, mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti pihak Dinas Koperasi agar segera mengatasi masalah tersebut.
Pihak Dinas Koperasi Agara, kata Rudi, berjanji secepatnya akan mengeluarkan surat edaran ke setiap desa, sebagai upaya mempersempit ruang gerak para calo.
“Surat edaran itu berisi imbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan apapun kepada oknum yang mengaku sebagai pengurus berkas usulan BLT-UMKM,” katanya.
Dalam agenda kunjungan itu, kata dia, Kepala Dinas Koperasi Agara, Julpan Harijadi, melalui Kabid UKM, Khairil Anwar, menjelaskan, masyarakat menggunakan calo karena inisiatif para penerima BLT-UMKM itu sendiri.
“Mereka terjerat, karena terlalu percaya oknum calo itu bisa mengurusnya,” jelasnya.
Rudi Mbarung, berharap semoga dengan adanya surat edaran tersebut, masyarakat penerima BPUM BLT-UMKM bisa terhindar dari pungutan para calo. (Samsuri)
