Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh diundang Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dalam kegiatan sharing session pelaksanaan persiapan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas Korupsi (ZI WBK).
Kegiatan ini dibuka Sekretaris BPMA Muchsin di Banda Aceh, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Muchsin mengatakan sharing session ini dapat menjadi awal dalam mewujudkan budaya anti korupsi dan pelayanan publik prima, menuju tata kelola Pemerintahan yang baik di instansinya.
Muchsin didampingi Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum Irham M Amin. Turut hadir pada pertemuan tersebut staf pada Bidang Kepatuhan Internal Afrilian Perdana, staf Bidang Pengelolaan Naskah Dinas, Kearsipan dan Pengadaan Internal Martonoes.
Berita Terkait: BPMA dan PT PGE Temukan Cadangan Gas Baru di Arun
Serta staf Bidang Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Ida Apriani, staf Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan SDM KKKS Donny Fadli, dan staf Bidang Tata Laksana Kesekretariatan dan Pengelolaan Data Kepegawaian, Muksalmina.
Sementara dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh dihadiri Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP Fenny Silfia Putri didampingi Early Prophita, Amrizal, dan Rifki Khairul Amri.
“BKKBN Aceh menjadi role model bagi kita dalam membangun ZI WBK. Entry meeting ini, menjadi titik poin sehingga kerja sama ini berlanjut sampai ZI WBK dan WBBM terwujud di Badan Pengelola Migas Aceh. Pesan saya nantinya perlu diadakan sosialisasi ke deputi lainnya, mereka perlu mendapatkan informasi terkait hal ini,” kata Muchsin.
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum BPMA Irham M Amin, menambahkan instansinya melihat perjuangan BKKBN Aceh dalam meraih predikat ZI WBK penuh ketangguhan dan kesungguhan dengan ragam pengalaman yang banyak.
Berita Lainnya: Mualem Kembali ke Aceh, Disambut Bupati Aceh Timur
Menurut Irham, dengan ragam pengalaman yang banyak ini, maka BPMA berharap pertemuan dua instansi vertikal di Aceh ini, memberikan insight dan session berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pembangunan ZI WBK.
“Harapan kami, kerja sama ini tidak sampai di sini saja, tetapi ke depan, Insya Allah instansi vertikal ini sama-sama memiliki tanggung jawab menyukseskan program pemerintah pusat di program kerja lainnya yang bisa di kolaborasi dan sinergikan,” ujar Irham.
Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP Fenny Silfia Putri mengatakan instansinya dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada sharing sesion ini dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam konteks reformasi birokrasi khususnya dalam implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM.
“Pertemuan ini terjalin komunikasi dan relasi yang lebih baik antarlembaga pemerintah pusat yang berada di daerah,” tutur Fenny.
Berita Terpopuler: Kedubes UAE, Mubadala Energy dan Pemerintah Aceh Bahas Rencana Proyek Tangkulo-1 Blok Andaman
Lanjut Fenny, materi utama yang menjadi topik dalam diskusi antar tim dari kedua instansi ini, porsinya lebih ditekankan pada upaya berbagi pengalaman praktis antar instansi, baik tentang tantangan yang dihadapi, pembelajaran dari kegagalan yang dialami, inovasi yang terus didorong dalam memudahkan kinerja dan layanan.
“Termasuk hasil positif yang dapat dipetik pada tahun keempat, BKKBN Aceh, yakni setelah melalui proses panjang penuh perjuangan dan kesabaran,” tuturnya lagi.
Dalam kegiatan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh menyerahkan alat kampanye Antikorupsi kepada pihak BPMA, sebagai simbol dukungan bagi BPMA dalam pencanangan pembangunan ZI WBK di wilayahnya.
BKKBN Aceh pada akhir 2024 meraih predikat ZI WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang membawa BKKBN Aceh menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja atau instansi pemerintah yang telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi dan telah berhasil dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dalam memberikan pelayanan publik yang prima. (*)
Waspada Aceh on TV
